telusur.co.id - Ketegangan geopolitik kembali meningkat setelah Iran melontarkan kecaman keras terhadap rencana Amerika Serikat membatasi transit kapal di perairan internasional. Juru bicara Markas Besar Pusat Khatam al-Anbia menilai kebijakan tersebut sebagai tindakan ilegal, bahkan menyebutnya sebagai bentuk pembajakan maritim.

Silansir Kantor berita Tasnim pada Selasa, (12/4/2026), pihak Iran menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata memiliki tanggung jawab sah untuk melindungi hak-hak negara. Kedaulatan Iran atas perairan teritorialnya, menurutnya, merupakan hak alami yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak mana pun.

Ia menekankan bahwa pengamanan wilayah laut Iran akan terus diperketat. Kapal-kapal yang dianggap berafiliasi dengan musuh dipastikan tidak akan diizinkan melintasi Selat Hormuz. Sementara itu, kapal lain tetap dapat melintas selama mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas Iran.

Lebih jauh, Iran mengisyaratkan akan menerapkan mekanisme permanen dalam mengendalikan Selat Hormuz. Langkah ini diambil sebagai respons atas ancaman yang dinilai masih berlanjut terhadap keamanan nasional, bahkan setelah periode konflik terbuka mereda.

Pernyataan tersebut juga disertai peringatan keras kepada pihak luar. Iran menegaskan bahwa keamanan pelabuhan di Teluk Persia dan Laut Oman bersifat kolektif jika satu pihak terancam, maka seluruh kawasan akan terdampak. Dengan kata lain, jika pelabuhan Iran tidak aman, tidak ada pelabuhan lain di kawasan tersebut yang bisa merasa aman.

Situasi ini tidak terlepas dari rangkaian konflik sebelumnya. Pada 28 Februari, serangan militer oleh AS dan Israel terjadi menyusul terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Seyed Ali Khamenei, beserta sejumlah komandan militer. Iran kemudian membalas dengan serangan selama 40 hari yang menargetkan aset militer kedua negara tersebut, memperpanjang eskalasi konflik di kawasan.

Upaya meredakan ketegangan sempat muncul melalui gencatan senjata selama dua minggu yang dimulai pada 8 April. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk menggelar negosiasi di Islamabad, di mana Iran mengajukan rencana sepuluh poin, termasuk tuntutan penarikan pasukan AS dan pencabutan sanksi.

Namun, setelah 21 jam pembicaraan intensif, perundingan berakhir tanpa hasil. Delegasi Iran kembali ke Teheran dengan alasan kurangnya kepercayaan terhadap komitmen Amerika Serikat.

Di tengah kebuntuan diplomatik tersebut, Donald Trump mengumumkan rencana blokade angkatan laut di Selat Hormuz. Tujuan langkah ini adalah mencegat kapal-kapal yang telah membayar bea masuk kepada Iran. Militer AS pun memastikan bahwa blokade akan mulai diberlakukan pada Senin pukul 14.00 GMT—sebuah keputusan yang berpotensi semakin memperkeruh situasi di jalur pelayaran paling strategis di dunia itu.