telusur.co.id - Poltracking Indonesia mengungkap lima faktor yang dinilai menjadi pemicu menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam survei terbaru Poltracking, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berada di angka 55,1 persen. Angka itu turun tajam dibandingkan Oktober 2025 yang masih mencapai 78,1 persen.
Dengan demikian, dalam kurun kurang dari satu tahun, tingkat kepuasan publik tergerus sekitar 23 poin persentase.
Poltracking menyebut faktor pertama adalah tekanan ekonomi dan melemahnya daya beli masyarakat. Sebanyak 44,3 persen responden menilai harga kebutuhan pokok mahal, sementara 62,5 persen menyebut pengeluaran rumah tangga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Persoalan lapangan kerja juga menjadi sorotan. Sebanyak 57,3 persen responden menilai pemerintah belum berhasil menurunkan angka pengangguran.
Faktor kedua adalah implementasi program prioritas pemerintah, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Survei mencatat 44,6 persen responden menyatakan MBG tidak perlu dilanjutkan, lebih tinggi dibandingkan 42,1 persen yang menginginkan program tersebut tetap berjalan. Sementara 55,6 persen responden yang mengetahui KDMP mengaku tidak yakin program itu mampu menjadi penggerak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Faktor berikutnya adalah kinerja kabinet. Hanya 47 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja menteri dan pejabat pemerintahan. Bahkan, 51,9 persen responden menilai Prabowo perlu melakukan reshuffle kabinet.
Poltracking juga mencatat penilaian negatif terhadap sektor hukum dan pemberantasan korupsi. Sebanyak 46,5 persen responden menilai penegakan hukum tidak baik, sedangkan 45,5 persen memberikan penilaian serupa terhadap pemberantasan korupsi.
Faktor kelima berkaitan dengan lemahnya checks and balances serta munculnya persepsi disharmoni antara Presiden dan Wakil Presiden.
Sebanyak 58,5 persen responden menilai keberadaan oposisi yang kritis terhadap pemerintah penting. Poltracking menilai konsolidasi hampir seluruh kekuatan politik di sekitar pemerintah memang menciptakan stabilitas, tetapi pada saat bersamaan mengurangi kontrol kritis di parlemen.
Lembaga survei itu juga mencatat munculnya persepsi publik mengenai disharmoni Prabowo-Gibran yang dipengaruhi komunikasi maupun gestur keduanya di ruang publik.
Meski kepuasan publik turun menjadi 55,1 persen, tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran masih berada di angka 63,2 persen.
Survei Poltracking dilakukan pada 14-20 Agustus 2026 terhadap 1.220 responden di 38 provinsi melalui wawancara tatap muka. Survei menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
