telusur.co.id - Praktik curang dalam perdagangan beras kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono Caping, mengungkapkan keprihatinannya terhadap peredaran beras oplosan yang merugikan masyarakat luas dan mencederai perjuangan petani lokal.

“Jika dihitung secara kasar, dengan kerugian Rp5.000 per kilogram, total potensi beras oplosan bisa mencapai 700 ribu ton,” kata Riyono, Senin (14/7/2025). “Padahal, kebutuhan beras nasional per bulan sekitar 2,6 juta ton. Artinya, hampir 25 persen beras yang beredar diduga beras oplosan.”

Menurut Riyono, praktik ini dilakukan oleh oknum perusahaan yang sengaja mengemas beras berkualitas rendah dengan label premium. Konsumen menjadi korban, dan petani yang telah bersusah payah menghasilkan beras berkualitas tinggi merasa dihianati.

“Ini sangat merusak. Bukan hanya merugikan konsumen, tapi juga mencederai kerja keras petani kita yang tahun ini telah berhasil panen beras berkualitas,” tegas Riyono, yang juga menjabat Ketua DPP PKS Bidang Petani, Peternak, dan Nelayan.

Riyono menegaskan bahwa beras dari petani Indonesia sebenarnya sudah memenuhi standar premium, baik dari segi rasa maupun harga. Namun sayangnya, produk ini justru kalah di pasaran karena sistem distribusi yang lemah dan tidak terkendali.

“Beras lokal kita enak, sesuai selera masyarakat, dan harganya masih sangat masuk akal. Tapi, tanpa perlindungan negara, petani kalah bersaing dengan manipulasi pasar,” katanya.

Ia juga mengkritik lemahnya peran negara dalam mengatur pasar beras. Dari 2,5 juta ton beras yang beredar setiap bulan, hanya sekitar 5 persen (100 ribu ton) yang dikendalikan oleh Bulog. Sisanya dikuasai sepenuhnya oleh pihak swasta.

“Kondisi ini sangat rawan, mulai dari pengoplosan hingga potensi penyelundupan. Negara tidak boleh hanya jadi penonton. Minimal, negara harus menguasai 20–50 persen dari pasar beras nasional agar bisa mengatur ritme distribusi dan harga,” jelas Riyono.

Lebih jauh, Riyono menyerukan perlunya pembenahan tata kelola pangan nasional dan penguatan peran BUMN pangan sebagai garda depan. Ia menyebut Satgas Pangan tak akan mampu bekerja maksimal jika regulasi longgar dan peran negara terlalu kecil.

“BUMN pangan harus dibentuk dan diperkuat. Ini solusi jangka panjang untuk melindungi petani, menjamin hak konsumen, dan mencegah praktek curang seperti pengoplosan,” pungkas legislator dapil Jawa Tengah ini.[]