telusur.co.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu empat mata dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan di Gedung BPPT I, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Sejumlah isu strategis di sektor perumahan dibedah, mulai dari aturan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), skema rumah susun (rusun) hingga pemanfaatan lahan milik PT KAI.

"Jadi kami juga menyampaikan tantangan kami di sektor perumahan. Salah satunya, banyak sekali tanah-tanah negara yang ideal, yang strategis tetapi dikuasai oleh pihak lain," ucap Maruarar usai pertemuan.

Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan, Luhut langsung memberikan dukungan agar tanah negara yang diperuntukkan bagi kepentingan rakyat segera diamankan dan dimanfaatkan.

"Pak Luhut memberikan dukungan. Kalau itu digunakan untuk kepentingan rakyat, ya tentunya harus segera cepat," ujar dia.

Menurut Ara, proses penguasaan kembali aset negara kini terus dipercepat. Upaya tersebut melibatkan Satgas di bawah koordinasi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, termasuk dukungan langsung dari Nusron beserta jajarannya.

"Sekarang ini sudah dibantu oleh Satgasnya di tempat Pak Nusron Wahid, juga Pak Nusron Wahid sendiri dan Dirjen Tejo, supaya itu bisa segera dikuasai kembali oleh negara dan digunakan untuk masyarakat," jelas dia.

Tak berhenti di situ, Kementerian PKP juga menyiapkan berbagai alternatif pembiayaan agar pembangunan rumah rakyat tidak hanya mengandalkan APBN. Salah satunya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) maupun hibah dari kalangan swasta.

Ara mengaku telah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyusun skema yang aman dari sisi tata kelola.

"Ada yang dibantu melalui CSR atau hibah. Saya sudah konsultasi dengan BPKP dan BPK supaya nanti tanah-tanah negara ini bisa memiliki skema yang jelas. Misalnya, Astra siap memberikan CSR-nya untuk membangun rumah," ungkap dia.

Bahkan, lanjut dia, Astra telah menyatakan kesiapan mendukung pembiayaan pembangunan rumah susun.

"Astra menyiapkan 2.000 pembiayaan kepada negara untuk membangun rumah susun," tutur Ara.

Meski begitu, pemerintah masih mematangkan pola kerja sama tersebut. Skema pembiayaan, pengelolaan aset, hingga jangka waktu kerja sama akan dibahas lebih lanjut bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Rapat tersebut semula direncanakan digelar pekan ini. Namun, jadwalnya masih menunggu kepastian dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Kita masih menunggu jadwal Menteri Keuangan supaya bisa menyusun skema bagaimana tanah negara dibangun oleh swasta, tetapi pengelolaannya tetap memiliki kepastian dan berkelanjutan dalam jangka panjang," pungkas Ara. 

Laporan: Malik Sihite