telusur.co.id - Politikus Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengatakan, perombakan atau reshuffle kabinet merupakan sebuah keniscayaan dari sebuah sistem politik presidensial, dimana presiden sebagai kepala pemerintahan secara Konstitusional mendapatkan mandat untuk membentuk kabinet.
"Artinya Presiden ini kan ingin menjalankan visi misi untuk mencapai tujuan pemerintahannya, tentu dengan para pembantunya. Makanya dalam konstitusi kita disebutkan, bahwa menteri itu adalah pembantunya presiden," kata Misbakhun dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk ' Membaca Peta Parlemen Pasca-Reshuffle Jilid II' di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/4/21).
Yang menjadi persoalan, kata Misbakhun, kabinet Jokowi saat ini dibentuk saat belum ada pandemi Covid-19. Dan dalam waktu singkat, kemudian ada pandemi.
"Kabinet itu dibentuk sekitar Oktober dan kemudian Maret kita sudah ketemu pandemi, komposisinya juga dari sisi keterwakilan partai politik, keterwakilan kewilayahan, kelompok, etnis, agama, profesional, akademisi dan sebagainya, akan berusaha diwujudkan dalam sebuah bentuk wajah kabinet Indonesia maju, di mana kegotongroyongan menjadi pilar utama kerjanya, untuk mewujudkan Indonesia maju yang diinginkan dan dicita-citakan oleh Pak Jokowi," bebernya.
Menurut Anggota Komisi XI DPR RI ini, pandemi telah merubah cara hidup dan peradaban manusia. Ketika orang-orang yang dipilih dalam keadaan normal, lalu dihadapkan pada situasi tidak normal, tantangannya berubah, permasalahannya berbeda.
"Apakah kemudian manusia-manusia normal yang dipilih pada saat keadaan normal, itu bisa menyelesaikan situasi tidak normal, inilah yang kemudian pemegang raportnya siapa, ya itu bapak Presiden Jokowi sendiri," ungkapnya.
Dikatakannya, dalam situasi darurat seperti ini, tentu presiden yang tahu kebutuhannya.
"Itulah kalau menurut saya kebutuhan tentang reshuffle atau tidak hanya presiden yang tahu. Karena apa , persepsi pemerintahannya Pak Jokowi itu harus memberikan legacy yang dirasakan oleh rakyat," ungkapnya.
Dia mengaku yakin, kalaupun Jokowi melakukan Reshuffle, itu adalah yang dianggap menjadi kebutuhan pemerintah. Menurutnya, bukan berarti yang kena reshuffle itu adalah orang yang jelek, tapi mungkin waktunya yang kurang tepat. Karena dia dipilih pada saat situasi normal.
"Kita tidak bicara tentang posisi, tapi kita bicara tentang bagaimana presiden ketemu orang yang bisa membaca getaran hatinya dan kemudian menterjemahkan getaran hati itu menjadi kerja-kerja yang nyata, karena Pak Jokowi itu bahasanya simpel, kerja, kerja, kerja , terus apa hasilnya, rakyat yang merasakan," terangnya.
"Ingat, menteri yang bisa menterjemahkan visi-misinya presiden, jangan sampai kemudian yang tampil lebih banyak menterinya dari pada presidennya. Harusnya yang di depan itu adalah kinerja citra mengikuti belakangan, persepsi yang dibangun oleh rakyat adalah dia mendeliver visi misinya presiden untuk rakyatnya, itu yang bisa saya sampaikan," pungkasnya. [Tp]
