telusur.co.id - Ketua MPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menyayangkan pemberian konsesi proyek panas bumi Telaga Ranu, Halmahera, kepada PT Ormat Geothermal Indonesia, pada tahun 2023. PT Ormat Geothermal Indonesia terbukti terafiliasi dengan Israel sehingga tidak layak mendapat konsensi mengelola sumber daya alam Indonesia.  

"Praktik hubungan bisnis yang melibatkan entitas yang memiliki keterkaitan dengan Israel, termasuk dalam proyek-proyek strategis di sektor energi dan sumber daya, penting untuk dihindari," kata Mulyanto, Rabu (18/2/2026). 

Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024 itu menyebut dalam situasi global yang semakin kompleks, Indonesia tetap harus menjaga konsistensi antara kebijakan ekonomi dan prinsip politik luar negeri yang telah lama menjadi identitas bangsa.

Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina merupakan amanat konstitusi dan bagian dari jati diri bangsa. Prinsip menolak segala bentuk penjajahan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 tidak hanya bersifat retorika, tetapi harus menjadi rujukan dalam seluruh kebijakan negara, termasuk kebijakan ekonomi dan investasi.

Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi menimbulkan persepsi hubungan ekonomi dengan pihak yang terkait Israel perlu dipertimbangkan secara matang, bukan hanya dari aspek teknis dan komersial, tetapi juga dari sudut pandang politik luar negeri, moral, dan sensitivitas publik.

“Kami memahami bahwa Indonesia hidup dalam sistem ekonomi global yang kompleks, di mana rantai kepemilikan dan investasi lintas negara seringkali sulit dipisahkan. Namun, kompleksitas globalisasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip dan konsistensi sikap negara dalam isu-isu kemanusiaan dan keadilan internasional,"ungkapnya. 

Dia menyampaikan, pemerintah harus tetap memiliki ruang untuk menjalankan kebijakan ekonomi yang pragmatis demi kepentingan nasional, khususnya dalam bidang energi, transisi menuju energi bersih, dan pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi, pragmatisme tersebut harus dilandasi kehati-hatian dan kerangka komunikasi publik yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan dan polemik di tengah masyarakat.

“Kami menilai bahwa dalam proses pemberian konsesi melalui mekanisme lelang, pemerintah perlu memasukkan pertimbangan geopolitik dan kebijakan luar negeri sebagai salah satu parameter, selain aspek teknis, finansial, dan kapasitas investasi. Hal ini penting untuk menjaga integritas kebijakan negara secara menyeluruh,” ujarnya.

Ia menambahkan, ketiadaan hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel merupakan posisi politik yang jelas dan konsisten. Karena itu, setiap kebijakan ekonomi yang berpotensi menimbulkan persepsi sebaliknya perlu diantisipasi sejak awal melalui mekanisme seleksi, transparansi, dan mitigasi risiko reputasi.

Transparansi kepada publik juga menjadi faktor penting. Penjelasan yang terbuka mengenai dasar hukum, proses tender, serta pertimbangan strategis yang diambil pemerintah akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan menghindari kesalahpahaman.

PKS mendorong agar pemerintah memperkuat kerangka uji tuntas (due diligence) terhadap aspek hukum, reputasi, dan dampak geopolitik dalam setiap proyek strategis nasional. Pendekatan ini akan memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan nilai-nilai kebangsaan dan solidaritas kemanusiaan.

Pada saat yang sama, Indonesia perlu terus meningkatkan dukungan konkret terhadap Palestina, baik melalui diplomasi internasional, bantuan kemanusiaan, pendidikan, maupun kerja sama pembangunan. Konsistensi sikap tidak hanya diukur dari retorika, tetapi dari langkah nyata yang berkelanjutan.

"Ke depan, kami berharap pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional, kebutuhan pembangunan, dan komitmen moral bangsa. Indonesia harus tetap menjadi negara yang berdaulat, pragmatis, namun berprinsip, serta mampu menjawab tantangan global tanpa kehilangan arah politik luar negerinya,” terang Mulyanto.

Dengan demikian, konsistensi antara kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bukan hanya penting bagi reputasi internasional Indonesia, tetapi juga bagi kepercayaan rakyat dan kekuatan moral bangsa dalam memperjuangkan keadilan global.

Untuk diketahui, Ormat Technologies adalah perusahaan energi panas bumi dan teknologi energi terbarukan yang didirikan pada 1965 oleh pasangan Lucien dan Dita Bronicki, yang merupakan ilmuwan dan pengusaha Israel. Berbasis awal di Israel, terutama dalam pengembangan teknologi pembangkit listrik panas bumi.[Nug]