telusur.co.id - Presiden Prabowo Subianto menyoroti keras kinerja badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif dan terus membukukan kerugian.

Prabowo bahkan menyentil adanya perusahaan negara yang secara riil merugi, tetapi dalam laporan keuangan justru terlihat mencetak keuntungan.

“Terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngawur saja itu untungnya itu,” kata Prabowo dalam Pidato Kenegaraan di Kompleks Parlemen, Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Prabowo, jumlah perusahaan negara juga sudah terlalu banyak. Jika anak dan cucu perusahaan ikut dihitung, jumlahnya mencapai 1.074 entitas.

Karena itu, pemerintah akan melanjutkan konsolidasi dan perampingan BUMN. Prabowo mengatakan, sebanyak 290 perusahaan telah ditutup.

“Pada akhir tahun ini, kita targetkan hanya memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan,” ujarnya.

Prabowo menyebut restrukturisasi tersebut berpotensi menjadi salah satu restrukturisasi korporasi terbesar di dunia.

Pemerintah mengklaim perampingan yang telah dilakukan menghasilkan penghematan sekitar Rp 50 triliun.

“Ini artinya setiap tahun Rp 50 triliun tidak lagi habis untuk membiayai gaji direksi dan komisaris, dan hal-hal yang tidak produktif,” kata Prabowo.

Menurut dia, anggaran tersebut dapat dialihkan untuk investasi, industrialisasi, peningkatan pelayanan publik, serta program yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat.

Deretan BUMN yang Merugi

Di tengah kritik Prabowo tersebut, sejumlah BUMN memang masih mencatat kerugian besar dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan sektor konstruksi menjadi salah satu yang paling terpukul.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), misalnya, membukukan rugi bersih Rp 3,93 triliun pada 2025, membengkak sekitar 51,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Perseroan juga menghadapi tekanan utang yang berat. Liabilitas Waskita pada 2025 tercatat sekitar Rp 67,1 triliun, sementara rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio (DER) mencapai 18,27 kali.

Waskita telah menjalankan restrukturisasi utang melalui Master Restructuring Agreement (MRA) bersama kreditur. Namun, ruang perseroan mendapatkan pembiayaan baru menjadi lebih terbatas, sementara pemulihan arus kas masih sangat bergantung pada divestasi sejumlah ruas jalan tol.

Kondisi lebih berat dialami PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA). Perseroan mencatat rugi bersih Rp 9,71 triliun pada 2025, melonjak dibandingkan kerugian Rp 2,27 triliun pada 2024.

Kinerja WIKA ikut terbebani keterlibatannya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. WIKA memiliki 33,36 persen saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), perusahaan yang menjadi bagian dalam proyek tersebut.

Pembengkakan biaya proyek dan beban pembiayaan jangka panjang membuat WIKA harus menanggung bagian kerugian dari entitas asosiasi maupun ventura bersama.

Selain itu, beban bunga utang perseroan mencapai sekitar Rp 3 triliun per tahun. Perolehan kontrak WIKA juga menyusut, dari Rp 33,35 triliun pada 2022 menjadi sekitar Rp 17,43 triliun pada 2025.

Sementara PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) mencatat kerugian Rp 5,4 triliun pada 2025. Angka itu membengkak tajam dibandingkan rugi Rp 86,75 miliar pada 2024.

Salah satu tekanan bagi ADHI datang dari kebutuhan modal kerja sejumlah proyek infrastruktur, termasuk LRT Jabodebek.

Skema pembayaran proyek yang memerlukan pendanaan terlebih dahulu membuat perseroan harus menggunakan pinjaman untuk menopang biaya konstruksi. Pembangunan LRT Jabodebek disebut masih menyisakan tagihan kepada ADHI sekitar Rp 2,2 triliun yang akan dibayarkan melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Selain perusahaan konstruksi, kerugian juga terjadi pada PT Indofarma Tbk (INAF).

Perusahaan farmasi pelat merah tersebut membukukan rugi bersih sekitar Rp 77,9 miliar pada 2025 dan tercatat terus berada di zona merah sejak 2021.

Indofarma sempat menikmati lonjakan bisnis saat pandemi Covid-19. Namun, setelah pandemi mereda, permintaan alat kesehatan dan obat-obatan terkait Covid-19 turun tajam.

Perseroan juga menghadapi persoalan tata kelola. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya mengungkap indikasi penyimpangan di Indofarma dan anak usahanya, PT Indofarma Global Medika, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 471,8 miliar.

Deretan kerugian tersebut menunjukkan beratnya pekerjaan pemerintah dalam melakukan konsolidasi BUMN. Pemerintah kini menegaskan hanya akan mempertahankan perusahaan negara yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah.