telusur.co.id - Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bogor Raya (UMBARA), M. Afif Zaelani, menegaskan pentingnya menghadirkan ruang dialog kebangsaan di tengah menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara. Hal tersebut disampaikan dalam Simposium Kebangsaan bertajuk "Menarasikan Ulang Arah Negara di Tengah Krisis Kepercayaan Publik" yang digelar di Aula Universitas Muhammadiyah Bogor.
Menurut Afif, penyelenggaraan simposium tersebut merupakan hasil observasi terhadap dinamika nasional serta konsolidasi internal Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Forum ini dihadirkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa dalam membaca perkembangan situasi kebangsaan saat ini.
"Simposium ini bukan sekadar forum akademik, melainkan ruang dialektika untuk mengevaluasi berbagai kebijakan publik, memperkuat partisipasi demokratis, serta merumuskan perspektif kebangsaan yang berpijak pada kepentingan rakyat," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (30/6/2026).
Dalam pemaparannya, Afif menyoroti sedikitnya enam isu strategis yang dinilai memerlukan perhatian bersama seluruh elemen bangsa.
Isu pertama adalah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, fluktuasi nilai tukar rupiah menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang cukup serius. Pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada meningkatnya biaya impor, tetapi juga berpengaruh terhadap harga kebutuhan pokok, biaya produksi, hingga daya beli masyarakat.
"Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, persoalan ini bukan sekadar dinamika pasar keuangan, tetapi realitas yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari," kata Afif.
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya sejalan dengan peningkatan kesempatan kerja yang layak. Banyak lulusan perguruan tinggi, menurutnya, masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pekerjaan sesuai kompetensi, sementara sektor informal terus menjadi pilihan utama akibat terbatasnya lapangan kerja formal.
Afif juga menempatkan sektor pendidikan sebagai perhatian utama. Ia menilai ketimpangan akses pendidikan, disparitas kualitas antarwilayah, serta belum optimalnya keterkaitan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja masih menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan pemerintah.
"Ketika pendidikan belum mampu menjadi instrumen mobilitas sosial secara merata, maka diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan pendidikan nasional," ungkapnya.
Di bidang tata kelola keuangan negara, Afif menyoroti pentingnya efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menegaskan bahwa setiap alokasi anggaran harus dilaksanakan secara transparan, efisien, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Tidak hanya itu, demokrasi internal partai politik juga menjadi perhatian dalam simposium tersebut. Menurutnya, demokrasi tidak berhenti pada penyelenggaraan pemilu, melainkan harus tercermin dalam tata kelola internal partai melalui mekanisme partisipatif, regenerasi kepemimpinan, dan proses pengambilan keputusan yang inklusif.
Isu terakhir yang dibahas adalah Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini menjadi salah satu agenda strategis pemerintah. Afif menilai program tersebut memiliki tujuan yang baik dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia, namun implementasinya tetap perlu dikawal agar berjalan efektif, tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.
Menurut Afif, berbagai persoalan tersebut saling berkaitan dan pada akhirnya bermuara pada satu persoalan mendasar, yakni menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara.
Sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, ia menilai kondisi tersebut harus dijawab melalui ruang-ruang dialog yang terbuka, berbasis argumentasi, data, dan semangat kebangsaan.
"Mahasiswa memiliki tanggung jawab historis sebagai kekuatan moral yang menjaga agar arah pembangunan nasional tetap berpijak pada amanat konstitusi dan kepentingan rakyat," tegasnya.
Ia berharap Simposium Kebangsaan tersebut dapat menjadi ruang refleksi kolektif yang mempertemukan berbagai perspektif, memperkuat literasi demokrasi, serta membangun kesadaran bersama bahwa negara yang kuat hanya dapat diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel, partisipasi publik yang bermakna, serta keberanian seluruh elemen bangsa untuk mengawal jalannya republik.
Afif menegaskan bahwa menarasikan ulang arah negara bukan berarti menegasikan negara, melainkan merupakan ikhtiar intelektual untuk memastikan perjalanan republik tetap berorientasi pada cita-cita para pendiri bangsa, yakni keadilan sosial, demokrasi konstitusional, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
"Ketika arah itu dipertanyakan, maka menjadi tanggung jawab bersama untuk mengawal, mengoreksi, dan menguatkannya melalui cara-cara yang demokratis, konstitusional, dan berkeadaban," pungkasnya.
