telusur.co.id - Wakil Sekretaris Jenderal Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Jan Prince Permata menilai tingginya harga beras harus menjadi peringatan bagi pemerintah meski cadangan beras pemerintah (CBP) telah mencapai sekitar 5 juta ton.
Menurut Jan, besarnya stok memang menjadi bantalan penting untuk menjaga pasokan. Namun, harga beras tidak hanya ditentukan oleh jumlah beras yang tersimpan di gudang pemerintah.
Pemerintah juga harus memastikan produksi tetap terjaga, distribusi berjalan baik, dan pasokan gabah tidak semakin tertekan di tengah ancaman El Niño.
“Stok beras adalah pertahanan hari ini. Air, luas tanam, dan produktivitas adalah pertahanan pangan enam bulan dan setahun mendatang,” kata Jan ketika dihubungi Telusur, di Jakarta, Rabu (2/9).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat beras mengalami inflasi bulanan sebesar 0,42 persen pada Agustus 2026 dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,02 persen.
Rata-rata harga beras di tingkat penggilingan juga mencapai Rp 14.213 per kilogram, naik 1,32 persen secara bulanan dan 5,52 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut sebelumnya turut mendapat sorotan Komisi IV DPR RI. DPR mempertanyakan mengapa harga beras masih tinggi ketika pemerintah memiliki stok hingga sekitar 5 juta ton.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rapat dengan Komisi IV DPR mengakui sekitar 90 persen gabah nasional masih dikuasai swasta, sementara pemerintah melalui Bulog menguasai sekitar 10 persen.
Bagi Jan, persoalan harga beras perlu dilihat lebih jauh dari sekadar besarnya stok saat ini.
Ia mengingatkan pemerintah akan menghadapi tekanan produksi akibat El Niño yang dapat memengaruhi musim tanam berikutnya.
BMKG mencatat anomali suhu muka laut di wilayah Niño 3.4 pada pertengahan Agustus 2026 mencapai positif 2,99 derajat Celsius. Sebanyak 79,9 persen Zona Musim di Indonesia juga telah memasuki musim kemarau.
Di Kabupaten Bekasi, misalnya, sekitar 1.354 hektare lahan pertanian di 15 kecamatan dan 41 desa terdampak kekeringan. Sementara sejumlah wilayah lain mulai menghadapi penurunan ketersediaan air untuk pertanian.
Menurut Jan, tekanan terhadap produksi perlu dicegah sejak sekarang agar tidak berkembang menjadi persoalan pasokan dan kemudian mendorong harga beras lebih tinggi.
“Pertanyaan kebijakan pangan hari ini bukan hanya berapa juta ton beras berada di gudang Bulog, melainkan berapa luas sawah yang tetap dapat ditanami selama El Niño,” ujarnya.
Jan menilai pemerintah perlu menempatkan ketersediaan air sebagai prioritas utama untuk menjaga produksi pangan.
Peta kekeringan BMKG, menurut dia, perlu dipadukan dengan peta sentra produksi sehingga program irigasi, pompanisasi, embung, serta sumber air alternatif dapat diarahkan ke wilayah yang paling berisiko mengalami penurunan produksi.
Selain itu, pemerintah perlu menjaga penggunaan CBP agar tidak terlalu agresif ketika tekanan produksi akibat El Niño masih berpotensi berlangsung hingga awal 2027.
Jan mencatat sekitar 1,65 juta ton CBP telah disalurkan melalui program stabilisasi dan bantuan pangan hingga 21 Agustus 2026.
Menurut dia, intervensi harga tetap diperlukan, tetapi harus memperhitungkan kemungkinan tekanan produksi pada beberapa bulan mendatang.
Jan menegaskan, persoalan harga beras pada akhirnya tidak dapat dilepaskan dari keberlanjutan produksi.
Karena itu, keberhasilan pemerintah membangun stok beras dalam jumlah besar harus diikuti kemampuan menjaga petani tetap menanam dan memastikan pasokan tidak terganggu ketika kemarau memanjang.
“Swasembada yang tangguh adalah kemampuan memastikan sawah tetap ditanami, petani tetap berproduksi, pasokan tetap tersedia, dan pangan tetap terjangkau ketika kemarau memanjang dan dunia sedang tidak baik-baik saja,” pungkas Jan.
