telusur.co.id - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan skema Program Bedah Rumah bagi keluarga penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih tinggal di hunian tidak layak.

Rencana itu dibahas Menteri PKP Maruarar Sirait saat bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Kedua lembaga akan memadankan data penerima MBG dengan data program perumahan untuk menentukan keluarga yang memenuhi kriteria bantuan.

Maruarar mengatakan Kementerian PKP siap mendukung program strategis pemerintah melalui sejumlah program perumahan, termasuk FLPP, Kredit Program Perumahan (KPP), dan Program Bedah Rumah.

“Kami berdiskusi, BGN memegang salah satu program paling strategis di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Kami senang melihat berbagai gebrakan Pak Sudaryono. Dari Kementerian PKP, ada tiga program strategis yang bisa kita dorong, yaitu FLPP, KPP, dan Program Bedah Rumah,” ujar dia.

Program Bedah Rumah tahun ini meningkat menjadi 400.000 unit. Kementerian PKP akan menyiapkan data dan sistem sebagai dasar penetapan kuota khusus bagi keluarga penerima MBG pada tahun depan. Namun, penerima bantuan tetap harus memenuhi kriteria Program Bedah Rumah.

“Kami siap mendukung. Kuota untuk Program Bedah Rumah bagi penerima MBG akan kami siapkan. Data dan sistemnya akan segera kami siapkan. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa berjalan,” tutur Ara sapaan akrab Maruarar.

Selain persoalan hunian, Kementerian PKP dan BGN juga melihat peluang memperkuat kondisi ekonomi keluarga penerima MBG. KPP, misalnya, dapat dimanfaatkan orang tua penerima MBG yang memiliki usaha, terutama pelaku UMKM.

Sementara itu, Sudaryono menyebut, BGN menerima sejumlah pengaduan masyarakat yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga kondisi rumah keluarga penerima manfaat.

“Kami menghadap Pak Ara untuk mendapatkan arahan sekaligus difasilitasi agar penerima MBG dapat memperoleh program prioritas dari Kementerian PKP," terang dia.

"Banyak anak-anak yang mendapatkan MBG, tetapi kita juga melihat kondisi keluarga dan rumah yang mereka tempati masih perlu mendapat perhatian,” imbuh Sudaryono.

Kolaborasi PKP dan BGN diharapkan memperluas manfaat MBG, sehingga dukungan pemerintah tidak hanya menyasar kebutuhan gizi anak, tetapi juga kondisi hunian dan ketahanan ekonomi keluarganya.

Editor: Farouq Iskandar