telusur.co.id - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi terus melakukan inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan serta mempercepat proses penyaluran dana pembiayaan bagi mitra koperasi di seluruh Indonesia. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah penerapan teknologi innovative credit scoring untuk mentransformasi sistem pemrosesan akuisisi pembiayaan yang selama ini cenderung manual.
Langkah ini diambil untuk memangkas birokrasi dan meminimalisasi subjektivitas dalam penilaian kelayakan pembiayaan. Melalui adopsi teknologi berbasis data terintegrasi, proses analisis rasio dan profil risiko koperasi yang sebelumnya memakan waktu lama kini dapat dirampungkan secara cepat dan akurat.
"Kita akan gunakan teknologi untuk melakukan credit scoring supaya bisa mempercepat proses, menghilangkan sisi subjektif kemanusiaan tujuannya supaya pelayanan lebih baik dari sebelumnya," ujar Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto saat membuka acara Media Gathering di Yogyakarta, Senin (12/10/2026).
Implementasi teknologi pembiayaan ini menawarkan berbagai keunggulan, di antaranya mempercepat durasi evaluasi akuisisi pembiayaan dari semula manual menjadi hitungan menit, menghilangkan sistem antrean (queuing), serta menyediakan data analitis yang jauh lebih kompleks dan komprehensif bagi manajemen dalam mengambil keputusan.
Kendati demikian, LPDB menyadari adanya tantangan dalam pengembangan sistem ini. Proses pembangunannya memerlukan kajian mendalam serta pengujian kriteria yang matang mengingat dana yang disalurkan bersumber dari APBN yang harus benar-benar dipertanggungjawabkan namun juga harus bisa lebih banyak melayani koperasi.
Untuk itu LPDB berkomitmen menjaga keseimbangan agar sistem credit scoring tidak terlalu kaku sehingga tidak menyebabkan tingginya angka penolakan (reject) pada pengajuan pembiayaan koperasi.
Target penyempurnaan dan penerapan penuh teknologi ini dijadwalkan dapat diimplementasikan pada tahun 2027 mendatang. Langkah ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang presisi, responsif, serta menjangkau lebih banyak koperasi secara merata.
"Mohon doanya kalau ini bisa dilakukan dalam beberapa bulan ke depan, 2027 kita siap implementasikan sehingga koperasi terlayani dengan cepat dengan akurasi tinggi," tutur Krisdianto.
Penguatan teknologi ini turut mendukung realisasi portofolio pembiayaan LPDB. Sejak tahun 2008 hingga saat ini (kumulatif), LPDB tercatat telah menyalurkan dana pembiayaan sebesar Rp22,9 triliun yang tersebar di 36 provinsi dengan jumlah mitra 3.929 koperasi dan jumlah end user 537.678 penerima manfaat.
Khusus pada tahun 2026 berjalan, nilai pembiayaan yang berhasil terealisasi telah menembus Rp1,6 triliun dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp2,1 triliun di 22 provinsi dengan 115 mitra koperasi dan end user 8.268.
Krisdianto menyatakan bahwa realisasi penyaluran khusus di tahun 2026 hingga periode Oktober 2026 mencatat rekor tertinggi karena melampaui angka Rp2 triliun dibanding tahun-tahun sebelumnya.
"Ini tantangan yang tidak ringan di tengah situasi ekonomi yang challenging dan koperasi yang mengalami tekanan dampak ekonomi bergejolak, kami di khususnya ke koperasi maka LPDB harus bisa selektif tetap prudent tapi bisa melayani koperasi," jelasnya.
Memasuki tahun 2027, LPDB bersiap menghadapi kebutuhan pembiayaan koperasi yang diprediksi kian meningkat. Meski penetapan pagu belum ditetapkan namun manajemen optimistis penetapan target pembiayaan mendatang akan lebih tinggi.
Hal ini sejalan dengan penguatan alokasi pembiayaan untuk program prioritas pemerintah, seperti hilirisasi sawit, perumahan rakyat, ketahanan pakan, beras, tebu, sektor perikanan, hingga ekosistem KDKMP (Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih).
Guna memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan pembiayaan, LPDB konsisten menerapkan prinsip "Trisukses Kinerja", yakni Sukses Penyaluran (meningkatkan jumlah dana dan koperasi penerima), Sukses Pemanfaatan (memastikan dana bergulir digunakan untuk kegiatan produktif dan sejalan dengan program strategis pemerintah), serta Sukses Pengembalian (menjaga rasio Non-Performing Loan atau NPL tetap rendah melalui pendampingan serta restrukturisasi).
"Semakin kita bisa tekan NPL (non performing loan) semakin rendah, menandakan bahwa koperasi yang kita bantu itu tepat sasaran, kemudian koperasinya bagus, dan bisa menjaga kepercayaan yang diberikan LPDB," tegas Krisdianto.
Di samping pembenahan internal dan operasional, LPDB juga menaruh perhatian besar pada upaya peningkatan brand awareness di masyarakat umum dan pelaku koperasi. Hingga kini, masih banyak pihak yang belum mengenali LPDB secara utuh atau bahkan keliru membedakannya dengan lembaga lain seperti LPDP, meskipun kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) rutin digelar di berbagai daerah.
Oleh karena itu, LPDB mendorong kolaborasi erat dengan media massa sebagai mitra strategis untuk menyebarluaskan informasi serta mendekatkan layanan pembiayaan bergulir kepada para pelaku koperasi di pelosok tanah air.
"LPDB sangat membutuhkan kolaborasi dengan teman media, tanpa media LPDB bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dengan keterlibatan media akan jauh bagi kami untuk memperkenalkan kami lebih baik supaya teman-teman koperasi bisa akses pembiayaan," pungkas Krisdianto.
Direktur Umum dan Hukum Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi, Deva Rachman, menilai koperasi dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat, mulai dari keterbatasan lapangan kerja hingga tingginya ketergantungan terhadap pinjaman online (pinjol).
Menurut Deva, koperasi memiliki potensi besar untuk menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan, terutama bagi generasi muda seperti Gen Z dan milenial. Karena itu, LPDB mendorong semakin banyak anak muda terlibat aktif dalam pengembangan koperasi yang produktif dan berkelanjutan.
"Koperasi jadi solusi bagi Indonesia yang saat ini membutuhkan tenaga kerja. Bagaimana koperasi menjadi solusi lapangan kerja bagi anak muda Gen Z dan milenial. Kami harap koperasi yang melibatkan anak muda bisa terus berkembang," kata Deva.
Ia menjelaskan, koperasi yang menjalankan bisnis secara sehat akan menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dapat dinikmati para anggotanya. Melalui mekanisme tersebut, koperasi dinilai mampu menjadi alternatif yang lebih sehat dibandingkan ketergantungan pada pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.
"Kita melihat koperasi bisa menjadi solusi supaya tidak terlibat pinjol. Kami harap dengan berkoperasi bisa tercipta bisnis yang menguntungkan dan makin banyak masyarakat yang terbebaskan dari pinjol," ujarnya.
Deva mengatakan skema pembiayaan LPDB menawarkan bunga yang lebih rendah dibandingkan perbankan, yakni sekitar 6 persen per tahun, sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kelompok usaha, pekerja lepas (freelance), sektor kreatif, hingga sektor olahraga untuk mengembangkan bisnis melalui wadah koperasi.
Sementara itu Ketua Forum Wartawan Koperasi (Forwakop) Arief Indra mengapresiasi pelaksanaan Media Gathering yang difasilitasi oleh LPDB Koperasi. Ia berharap dengan pelaksanaan agenda media gathering dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antara LPDB Koperasi dengan Insan media terutama dalam hal pemberitaan positif terkait dengan koperasi-koperasi di Indonesia.
"Kami berharap interaksi antara LPDB dengan Forwakop dapat semakin erat dengan ketersediaan presroom di LPDB. Kami siap memberikan dukungan dalam hal pemberitaan yang positif terkait koperasi agar koperasi di Indonesia bisa naik kelas," kata Arief.[Nug]
