Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan program bedah rumah untuk 589 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada 2026.
Selain program bedah rumah, pemerintah juga menargetkan penyaluran 629 unit rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kabupaten Mimika sepanjang tahun ini. Hingga saat ini, realisasi penyalurannya telah mencapai 464 unit.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan alokasi bantuan bedah rumah di Mimika terus berjalan dengan progres penyelesaian fisik yang meningkat.
"Salah satu program perumahan untuk masyarakat di Kabupaten Mimika adalah Program Bedah Rumah. Kabupaten Mimika tahun ini memperoleh alokasi sebanyak 589 unit, dengan progres penyelesaian fisik yang terus meningkat," ujar dia saat menerima kunjungan Bupati Mimika Johannes Rettob di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (3/11).
Pertemuan tersebut membahas percepatan sejumlah program perumahan di Mimika. Agenda yang dibicarakan mencakup program bedah rumah, penyediaan rumah subsidi, Kredit Program Perumahan (KPP), hingga fasilitasi pembagian sertipikat tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Berdasarkan data 2026, angka backlog kepemilikan rumah di Kabupaten Mimika mencapai sekitar 15,09 ribu rumah tangga. Sementara itu, backlog kelayakhunian berdasarkan data 2025 tercatat sekitar 6,08 ribu rumah tangga.
Angka tersebut menunjukkan kebutuhan penanganan persoalan perumahan di Mimika masih cukup besar, baik dari sisi kepemilikan maupun kualitas bangunan rumah yang ditempati masyarakat.
Maruarar mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Mimika yang telah menyediakan posko untuk memperlancar koordinasi sekaligus mempercepat pelaksanaan program perumahan di daerah.
"Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mimika yang telah menyediakan posko untuk mendukung koordinasi dan percepatan pelaksanaan program di daerah. Program Bedah Rumah ini membutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Terima kasih Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mendukung penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat melalui anggaran daerah," ucap dia.
Di luar program bedah rumah dan FLPP, pemerintah juga memperkuat akses pembiayaan sektor perumahan melalui KPP. Hingga saat ini, realisasi pembiayaan program tersebut di Mimika mencapai Rp22,53 miliar yang disalurkan kepada 55 debitur.
Pembiayaan itu terdiri atas sisi suplai perumahan sebesar Rp7,26 miliar untuk tiga debitur. Adapun pembiayaan dari sisi permintaan atau demand mencapai Rp15,27 miliar yang disalurkan kepada 52 debitur.
Ara sapaan akrab Maruarar juga mengupayakan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat penerima bantuan bedah rumah.
Sebanyak 589 penerima program di Mimika telah diajukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mendapatkan fasilitasi sertipikat tanah gratis sesuai ketentuan yang berlaku.
"Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hak atas tanah sekaligus mendukung keberlanjutan perbaikan rumah masyarakat," tutur Ara.
Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Rettob menyatakan dukungannya terhadap Program 3 Juta Rumah yang dijalankan Kementerian PKP.
Dia juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan rumah khusus bagi warga Kampung Iwaka yang terdampak banjir bandang. Pemerintah Kabupaten Mimika, kata dia, telah menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah relokasi tersebut.
"Kami sangat membutuhkan pembangunan rumah khusus untuk relokasi masyarakat Kampung Iwaka yang terdampak banjir bandang. Pemerintah Kabupaten Mimika telah menyiapkan lahan untuk pembangunan tersebut dan lahan dimaksud telah memiliki sertipikat," ucap Johannes.
Dia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Mimika telah membangun 1.209 unit rumah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) selama periode 2018-2025. Seluruh rumah tersebut dibangun di atas tanah milik masyarakat dengan rata-rata luas bangunan tipe 45.
Pemerintah daerah, lanjut Johannes, akan terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian PKP agar pelaksanaan berbagai program perumahan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran, sekaligus menyesuaikan kebutuhan masyarakat di wilayah Mimika.
Editor: Risyad.
