Oleh: Zahra Kusumalestari, mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia.
Kemudahan Digitalisasi di Tengah Kekhawatiran Keamanan Data
Membayar pajak kendaraan kini tidak selalu harus dilakukan dengan mendatangi kantor Samsat dan mengantri di loket pelayanan. Melalui aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL), masyarakat dapat mengurus pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan lebih praktis melalui telepon genggam. Kehadiran layanan ini menjadi bagian dari transformasi digital pelayanan publik yang menawarkan efisiensi waktu, kemudahan akses, dan fleksibilitas dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Namun, di balik kepraktisan tersebut, terdapat persoalan yang tidak boleh luput dari perhatian. Setiap penggunaan layanan digital melibatkan pemrosesan informasi pribadi, mulai dari identitas pengguna hingga data kendaraan. Informasi tersebut bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan bagian dari identitas seseorang yang perlu dilindungi dari akses maupun penggunaan yang tidak sah.
Urgensi persoalan ini semakin terlihat ketika peredaran data pribadi ilegal kembali menjadi perhatian publik. Pada 2 Oktober 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengumumkan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengusut dugaan perdagangan data pribadi secara ilegal. Menurut penjelasan BSSN yang disampaikan Komdigi, data yang ramai diperbincangkan merupakan data lama yang kembali beredar. Kendati demikian, penyelidikan tetap dilakukan untuk menelusuri sumber dan pihak-pihak yang terlibat.
Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa data pribadi tetap memiliki risiko penyalahgunaan, bahkan setelah pertama kali tersebar. Dalam konteks SIGNAL, persoalan ini memunculkan pertanyaan penting: apakah kemudahan pembayaran pajak kendaraan telah diimbangi dengan transparansi dan tanggung jawab yang memadai dalam melindungi data penggunanya?
SIGNAL sebagai Wujud Transformasi Digital Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor SIGNAL merupakan inovasi pelayanan administrasi kendaraan bermotor yang memungkinkan masyarakat melakukan pengesahan tahunan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembayaran PKB, serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) secara digital. Kehadirannya memperluas pilihan pelayanan yang sebelumnya lebih banyak mengandalkan interaksi langsung di kantor Samsat.
Layanan tersebut memanfaatkan integrasi informasi dari sejumlah instansi, antara lain data kendaraan milik Polri, data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta informasi perpajakan yang berkaitan dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Proses verifikasi identitas, termasuk pencocokan wajah dengan data kependudukan, menjadi bagian penting dalam memastikan ketepatan administrasi.
Akan tetapi, integrasi layanan juga menimbulkan tanggung jawab pengelolaan data yang tidak sederhana. Berdasarkan kebijakan privasi pada situs resmi SIGNAL, informasi yang
dikumpulkan mencakup nomor KTP elektronik, nama, nomor telepon, alamat surel, foto diri, dan nomor kendaraan bermotor. Aplikasi juga dapat merekam informasi teknis, seperti alamat IP, perkiraan lokasi, perangkat yang digunakan, waktu akses, serta aktivitas pengguna.
Informasi tersebut digunakan untuk menjalankan layanan, berkomunikasi dengan pengguna, memantau aktivitas mencurigakan, dan mengembangkan aplikasi. Dengan demikian, digitalisasi PKB bukan hanya perubahan cara pembayaran, tetapi juga melibatkan proses pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan pengungkapan informasi yang membutuhkan tata kelola bertanggung jawab.
Ketika Digitalisasi Berhadapan dengan Ancaman Penyalahgunaan Data Pribadi Kemudahan layanan digital sering membuat masyarakat lebih berfokus pada keberhasilan transaksi daripada memahami bagaimana informasi pribadinya dikelola. Padahal, data identitas, nomor telepon, hingga informasi kendaraan dapat menimbulkan kerugian apabila diperoleh atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang.
Kasus peredaran data ilegal yang ditangani Komdigi pada Oktober 2026 memperlihatkan bahwa persoalan perlindungan data tidak berhenti pada terjadinya kebocoran. Data yang sudah tersebar dapat kembali diperjualbelikan, disebarluaskan, atau dimanfaatkan untuk tindakan merugikan, seperti penipuan dan penyamaran identitas. Karena itu, upaya perlindungan perlu mencakup pencegahan, pengawasan, serta penanganan ketika terjadi penyalahgunaan.
Situasi tersebut relevan dengan layanan SIGNAL karena aplikasi ini melibatkan informasi identitas dan kendaraan masyarakat. Semakin penting suatu layanan bagi aktivitas publik, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan bahwa data yang diserahkan pengguna diproses secara sah, terbatas, dan sesuai tujuan. Meski demikian, perlu ditegaskan bahwa kasus perdagangan data ilegal yang diselidiki Komdigi bukan bukti bahwa SIGNAL mengalami kebocoran atau penyalahgunaan data.
Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana penyelenggara layanan digital menunjukkan tanggung jawabnya sebelum insiden terjadi. Pengguna berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai tujuan pengumpulan data, pihak yang dapat mengaksesnya, jangka waktu penyimpanan, dan mekanisme perlindungan yang berkaitan dengan hak mereka.
Sudahkah Perlindungan Data Pengguna SIGNAL Mengimbangi Kemudahan Layanannya?
Perlindungan data pribadi memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Regulasi tersebut mengatur prinsip pemrosesan data yang sah, transparan, terbatas, dan sesuai tujuan. UU PDP juga memberikan sejumlah hak kepada subjek data, termasuk hak memperoleh informasi, mengakses dan memperbaiki data, serta meminta penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam layanan SIGNAL, perhatian khusus perlu diberikan pada penggunaan foto diri untuk verifikasi identitas. Ketika karakteristik wajah diproses secara teknis untuk mengenali atau memverifikasi seseorang, pemrosesan tersebut berkaitan dengan data biometrik, yang tergolong data pribadi spesifik menurut UU PDP. Berbeda dengan kata sandi yang dapat diganti,
karakteristik biometrik seseorang tidak mudah diubah apabila disalahgunakan. Karena itu, pengelolaannya membutuhkan perhatian yang lebih ketat.
Kebijakan privasi SIGNAL sebenarnya telah memberikan sejumlah informasi mengenai kategori data yang dikumpulkan, tujuan penggunaannya, pengungkapan kepada pihak ketiga, dan penyimpanan data. Dokumen tersebut juga menyatakan bahwa data pribadi tidak dijual atau dialihkan kepada pihak ketiga tanpa izin, dengan pengecualian tertentu yang disebutkan dalam kebijakan.
Meski demikian, beberapa aspek masih layak memperoleh penjelasan lebih rinci. Salah satunya adalah pemanfaatan data untuk penelitian, analisis, pengembangan, dan pengujian fitur. Penjelasan tersebut belum sepenuhnya memperlihatkan batas penggunaan setiap kategori data. Misalnya, apakah data terkait verifikasi wajah hanya digunakan untuk autentikasi identitas, atau juga dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pengembangan tertentu? Kejelasan ini penting agar pengguna memahami ruang lingkup pemrosesan informasi pribadinya.
Persoalan berikutnya berkaitan dengan pengungkapan data kepada pihak ketiga. Kebijakan privasi menyebut mitra layanan, penyedia pembayaran, vendor, konsultan, hingga mitra pemasaran sebagai pihak yang dapat menerima informasi dalam kondisi tertentu. Namun, kategori data yang dibagikan kepada masing-masing pihak dan batas penggunaannya belum dijelaskan secara terperinci dalam dokumen publik tersebut.
Aspek akuntabilitas juga perlu mendapat perhatian. Kebijakan privasi pada situs SIGNAL menyebut PT Beta Pasifik Indonesia (BPI) sebagai pengelola dan pemilik aplikasi dalam dokumen tersebut. Sementara itu, layanan SIGNAL berada dalam ekosistem administrasi kendaraan yang melibatkan Korlantas Polri, Dukcapil, Bapenda, PT Jasa Raharja, dan mitra pembayaran. Keterlibatan berbagai pihak membuat penjelasan mengenai pembagian peran sebagai pengendali maupun prosesor data pribadi menjadi penting agar masyarakat mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas pemrosesan data dan pemenuhan hak pengguna.
Persoalan lain muncul pada ketentuan penyimpanan. Kebijakan privasi menyatakan bahwa informasi disimpan selama akun aktif dan dapat dihapus sesuai ketentuan hukum. Namun, informasi tersebut belum memberikan gambaran terperinci mengenai masa retensi setiap kategori data, prosedur penghapusan, maupun perlakuan terhadap data setelah akun tidak lagi digunakan.
Dari sisi keamanan akun, penggunaan verifikasi wajah, kode OTP, konfirmasi surel, dan kata sandi merupakan langkah autentikasi yang relevan. Akan tetapi, keberadaan fitur tersebut tidak otomatis menjelaskan keseluruhan sistem perlindungan data, termasuk pengamanan penyimpanan, pembatasan akses internal, serta pengawasan pihak ketiga.
UU PDP melalui Pasal 46 mewajibkan pengendali data menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 × 24 jam apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, kepada subjek data dan lembaga yang berwenang. Karena itu, informasi mengenai prosedur pelaporan insiden dan pemulihan perlu dikomunikasikan secara mudah dipahami.
Penting digaris bawahi bahwa terbatasnya informasi teknis dalam kebijakan privasi tidak otomatis membuktikan SIGNAL tidak aman atau melanggar UU PDP. Penilaian kepatuhan dan keamanan secara menyeluruh membutuhkan pemeriksaan yang lebih mendalam. Namun, dari
sudut pandang transparansi publik, kejelasan informasi tetap merupakan aspek yang patut dievaluasi. Perlindungan data bukan hanya soal adanya sistem keamanan, melainkan juga kemampuan penyelenggara menjelaskan tanggung jawabnya kepada masyarakat.
Perlindungan Data sebagai Fondasi Kepercayaan Wajib Pajak
Kemudahan transaksi menjadi salah satu alasan masyarakat memanfaatkan layanan digital. Namun, pengalaman penggunaan yang praktis belum tentu cukup untuk membangun kepercayaan terhadap pengelolaan data pribadi.
Besarnya jangkauan SIGNAL memperlihatkan pentingnya persoalan tersebut. Berdasarkan angka yang disampaikan Korlantas Polri dan diberitakan DDTC pada 2025, aplikasi SIGNAL telah mencatat sekitar 13,4 juta unduhan dan 7,22 juta akun terdaftar aktif. Angka itu menunjukkan luasnya pemanfaatan layanan, tetapi tidak dapat dengan sendirinya dijadikan ukuran tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan data.
Penelitian Reno Fithri Meuthia dan rekan-rekannya (2022) mengenai penggunaan SIGNAL di Kota Padang menemukan bahwa faktor keamanan memiliki pengaruh paling besar dalam membentuk kepercayaan pengguna, diikuti faktor privasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan tidak selalu cukup untuk mendorong minat menggunakan layanan. Meskipun hasilnya tidak dapat digeneralisasikan kepada seluruh pengguna SIGNAL, penelitian ini menegaskan relevansi keamanan dan privasi dalam pengembangan pelayanan digital.
Kepercayaan tersebut juga berkaitan dengan keberlanjutan administrasi perpajakan. Ketika masyarakat merasa informasi pribadinya dikelola secara bertanggung jawab, layanan digital memiliki dasar yang lebih kuat untuk terus digunakan. Sebaliknya, kekhawatiran terhadap penyalahgunaan data berpotensi menghambat kesediaan sebagian masyarakat untuk beralih dari pelayanan langsung.
Perhatian terhadap kualitas pelayanan PKB menjadi penting mengingat kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Sebagai gambaran, Bapenda DKI Jakarta mencatat realisasi PKB pada 2024 sebesar Rp9,65 triliun atau 104,68 persen dari target. Angka tersebut tidak membuktikan adanya hubungan langsung antara keamanan data SIGNAL dan penerimaan pajak, tetapi memperlihatkan pentingnya menjaga keberlanjutan pelayanan yang mendukung pemenuhan kewajiban wajib pajak. Dengan demikian, kepercayaan pengguna perlu dipandang sebagai bagian dari keberhasilan transformasi digital, bukan sekadar dampak tambahan dari layanan yang praktis.
Digitalisasi Bukan Sekadar Kemudahan, tetapi Juga Tanggung Jawab Kemudahan pembayaran pajak kendaraan melalui SIGNAL merupakan kemajuan yang patut diapresiasi. Namun, keberhasilan tersebut perlu disertai keterbukaan mengenai pengelolaan data pribadi pengguna.
Penyelenggara dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan SIGNAL perlu memperjelas tujuan pemrosesan, kategori data yang dapat diakses mitra, masa penyimpanan,
serta pembagian tanggung jawab. Prosedur penggunaan hak subjek data juga perlu disampaikan dalam bahasa yang sederhana dan mudah ditemukan.
Evaluasi oleh Puslitbang Polri yang diterbitkan dalam Jurnal Litbang Polri pada 2024 menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengelolaan aplikasi digital Korlantas, antara lain terkait penggunaan pusat data swasta, integrasi sistem, dan tata kelola keamanan. Karena penelitian tersebut mencakup beberapa aplikasi, termasuk SIGNAL, temuannya perlu dipahami sebagai evaluasi ekosistem layanan digital Korlantas, bukan bukti adanya kegagalan keamanan khusus pada SIGNAL.
Di sisi lain, kebijakan privasi SIGNAL telah menyebut keberadaan fitur pengaduan keluhan. Langkah berikutnya adalah memastikan bahwa pengguna memiliki jalur yang jelas untuk menyampaikan persoalan privasi, meminta akses atau penghapusan data sesuai ketentuan, serta memperoleh informasi mengenai tindak lanjut pengaduannya. Evaluasi keamanan secara berkala dan komunikasi prosedur penanganan insiden juga perlu menjadi bagian dari penguatan layanan.
Masyarakat turut memiliki peran dengan mengunduh aplikasi melalui kanal resmi, memahami kebijakan privasi, menjaga kerahasiaan kata sandi dan OTP, serta menghindari pemberian informasi pribadi kepada pihak yang tidak berwenang. Bapenda dan Samsat juga dapat memperluas edukasi perlindungan data dalam sosialisasi layanan SIGNAL, termasuk ketika menyelenggarakan program pemutihan pajak kendaraan.
Pada akhirnya, kemajuan digitalisasi tidak cukup dinilai dari semakin singkatnya waktu pembayaran atau semakin mudahnya akses layanan. Keberhasilan sesungguhnya terletak pada kemampuan menghadirkan pelayanan yang praktis sekaligus menghormati hak masyarakat atas data pribadinya. Sebab, teknologi dapat mempermudah masyarakat membayar pajak, tetapi transparansi dan tanggung jawablah yang membuat mereka percaya untuk terus menggunakannya.
