Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap potensi pembangunan lebih dari 150 ribu unit rusun subsidi dari lahan seluas 45 hektare di Depok, Jawa Barat.
Lahan tersebut merupakan aset milik negara yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kini aset tersebut telah diserahkan kepada Kementerian PKP untuk mendukung program perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Kalau saya duga dengan desain yang baik, saya rasa bisa lebih dari 150.000 unit," ujar dia usai rapat pembahasan rencana penggunaan Barang Milik Negara berupa tanah Komdigi di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Ara sapaan akrab Maruarar menilai, pemanfaatan lahan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat yang belum memiliki hunian.
Menurut politikus Gerindra itu, persoalan perumahan tidak hanya menyangkut masyarakat yang belum memiliki rumah, tetapi juga mereka yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.
"Program yang tidak punya rumah ini, solusi yang utama adalah dengan rumah susun subsidi dan rumah subsidi," ucap dia.
Ara menambahkan, pemerintah tengah membangun sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat program tersebut. Sejumlah pihak yang dilibatkan antara lain BPK, BPKP, Kementerian Keuangan, LKPP, BPS, pemerintah daerah, hingga perbankan.
Dia juga menuturkan, sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan proses pengelolaan aset, pembangunan, pembiayaan, hingga penyaluran rumah berjalan dengan baik.
"Kita juga akan melibatkan BPS supaya ini benar-benar tepat sasaran buat masyarakat berpenghasilan rendah," beber Ara.
Dalam kesempatan itu, Ara mengakui masih terdapat sejumlah warga yang berada di area lahan 45 hektare tersebut.
Dia kemudian mengungkapkan, pemerintah telah melakukan pengecekan dan menerima masukan terkait tata kelola serta penyelesaian persoalan warga di lokasi.
Saat ditanya mengenai kemungkinan warga sekitar dipindahkan, Ara bilang pemerintah masih akan mencari solusi terbaik.
"Kita cari solusi yang baik. Nanti kita cari format yang baik, ya, kita bicarakan yang baik," sebut dia.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memastikan pihaknya mendukung pengalihan status lahan tersebut kepada Kementerian PKP.
"Rapat hari ini akhirnya membuahkan sebuah hasil yang insyaallah akan cukup konkret untuk segera dilaksanakan, yaitu iktikad dari kami, dari Kementerian Komdigi untuk mengalihstatuskan lahan seluas 45 hektar kepada Kementerian PKP untuk mendukung program prioritas Presiden yaitu perumahan untuk rakyat," ujar dia.
"Insya Allah dari rapat ini mudah-mudahan kita bisa melakukan percepatan dengan Bapak Menteri PKP untuk segera mengejawantahkan program Bapak Presiden terkhusus yang terkait dengan kebijakan perumahan rakyat," sambung Meutya.
Rapat ini dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, anggota III BPK Akhsanul Khaq, Plt. anggota IV BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Evita Manthovani, Wakil Walikota Depok Chandra Rahmansyah, Dirut LPP RRI I Hendrasmo, hingga Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten Ekbang) Provinsi Jawa Barat Sumasna.
Editor: Risyad.
-thumbnail.webp)
-thumbnail.webp)
