Suara Wajib Pajak tentang Coretax: Dipercaya dari Sisi Kemampuan, Dipertanyakan karena Minim Kepedulian? 

by Telusur Opini |
Suara Wajib Pajak tentang Coretax: Dipercaya dari Sisi Kemampuan, Dipertanyakan karena Minim Kepedulian? 
Ilustrasi Coretax. Foto: Istimewa.

Oleh: Antonius Kevin dan Raffy Eza Farezy mahasiswa Departemen Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.

Kalau ditanya apakah Coretax bisa menghitung pajak dengan benar, banyak wajib pajak mungkin mengangguk. Tapi kalau ditanya apakah mereka merasa dibantu saat bingung, jawabannya tidak sekompak itu.

Pertanyaan itu yang kami coba jawab lewat penelitian kelas Metode Penelitian Perpajakan. Kami mensurvei 508 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di DKI Jakarta, lalu melengkapinya dengan catatan lapangan dan penelusuran diskusi publik di media sosial. Hasilnya, 52,2 persen responden memiliki tingkat kepercayaan sedang terhadap Coretax, 46,7 persen tinggi, dan hanya 1,2 persen rendah. Kepercayaan itu ada, tetapi masih bersyarat.

Soal Kemampuan, Wajib Pajak Mengangguk 

Dari tiga dimensi yang kami ukur, kemampuan sistem paling banyak dinilai tinggi, yaitu oleh 40,0 persen responden. Manfaatnya terasa nyata: perhitungan pajak terutang tepat, bukti potong terisi otomatis, dan integrasi NIK-NPWP memudahkan pelaporan. Salah satu informan menyebut data yang perlu diisi sudah tersedia otomatis di dalam sistem.

Namun, kendala stabilitas masih jadi keluhan yang paling sering muncul. Seorang informan mengaku sistem melambat saat mendekati tenggat pelaporan. Jadi kemampuan Coretax diakui, tetapi belum sepenuhnya diandalkan.

Soal Kepedulian, Jawabannya Tidak Sekompak Itu 

Di dimensi kepedulian, hanya 16,7 persen responden yang menilainya tinggi, terendah dibanding dua dimensi lain. Kategori rendahnya (3,7 persen) juga paling besar. Perlu dicatat, mayoritas (79,5 persen) berada di kategori sedang. Artinya, wajib pajak umumnya tidak menganggap DJP acuh, tetapi belum yakin sepenuhnya bahwa mereka diperhatikan.

Suara di lapangan menggambarkan alasannya. Seorang informan mengaku kemudahan Coretax belum dirasakan merata oleh wajib pajak yang awam, dan pendampingan masih terasa minim. Informan lain justru dibantu cepat saat server bermasalah. Kepedulian ada, tetapi tidak merata.

Soal bahasa, informan yang mengaku tidak kesulitan pun menilai istilah di Coretax terlalu kaku dan bisa memicu salah isi bagi orang awam.

Pengamatan kami di media sosial menunjukkan pola serupa. Akun @kring_pajak aktif menanggapi keluhan sepanjang Maret 2026. Di sisi lain, ada wajib pajak yang bercerita di Quora bahwa ia mengantre dari pagi hingga siang di kantor pajak demi mendapat bantuan. Selama periode pengamatan, 21 komentar di unggahan TikTok resmi DJP juga tidak ada yang dibalas.

Keluhan yang Sepi Belum Tentu Masalahnya Selesai 

Ketika ditanya harapan, 65,6 persen jawaban terbuka meminta sistem yang lebih andal. Permintaan akan sosialisasi dan dukungan layanan lebih sedikit, 6,8 persen. Tapi ini tidak berarti kepedulian kurang penting. Wajib pajak mungkin lebih dulu menuntut sistem yang stabil, baru kemudian merasa perlu didampingi.

Seorang informan juga bercerita bahwa kritik di media sosial kini mereda. Tetapi keluhan yang berkurang tidak selalu berarti masalahnya beres. Bisa jadi sebagian wajib pajak sudah lelah menyuarakannya.

Apa yang Bisa Dibenahi

- Bahasa yang lebih sederhana: Panduan dan video tutorial pengisian SPT khusus WPOP, dengan melibatkan ahli bahasa.

- Pendampingan nyata: Layanan khusus di KPP pada masa puncak pelaporan agar tidak ada antrean panjang.

- Respons yang terukur: Target waktu tanggapan untuk Kring Pajak, live chat, dan media sosial resmi.

- Uji bersama pengguna awam: Sederhanakan alur menu lewat usability testing. Dipercaya Tidak Cukup, Perlu Dirasakan

Coretax adalah satu-satunya jalur resmi pelaporan SPT. Karena itu, wajib pajak tidak punya pilihan lain saat bingung. Kepercayaan memang tumbuh dari sistem yang mampu, tetapi juga dari rasa bahwa ada yang menemani saat sistem itu terasa asing.

Catatan: Temuan berasal dari survei terhadap 508 WPOP di DKI Jakarta dengan teknik purposive sampling, yang didominasi responden usia 23–27 tahun, lulusan sarjana, dan pegawai swasta. Catatan lapangan dan observasi media sosial bersifat kualitatif, sehingga tidak mewakili seluruh wajib pajak.

Komentar

Berita Terkait