telusur.co.id - Diskusi sesi ke-7 yang diselenggarakan oleh Yayasan Talibuana Nusantara menghadirkan sejumlah calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai narasumber dalam rangka bincang-bincang menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur pada 27-31 Agustus 2026 mendatang.

Calon Ketua Umum PBNU yang hadir pada diskusi bertema “NU Masa Depan & Masa Depan NU”, diantaranya, Masykuri Abdillah, Hery Haryanto Azumy dan Muhammad Yusuf Chudlori, pada Senin (13/7/2026), di Komplek Ligamas, Pancoran, Jakarta Selatan.

Mengawali sambutannya, Muhammad Yusuf Chudlori mengakui bahwa keputusannya maju sebagai salah satu calon Ketua Umum PBNU pada Muktamar yang akan datang berawal dari permintaan para Kyai dan alumni Lirboyo. Mereka, kata pria yang akrab dengan sapaan gus Yusuf itu, berharap agar muktamar ini harus menjadi muktamar yang solutif dan mampu menyelesaikan berbagai problematika yang ada, bukan menambah panjang daftar permasalahan.

“Salah satu ikhtiarnya adalah, ya harus muncul figur alternatif yang bebas konflik. Bukan dari kubu kanan maupun kubu kiri. Nah itu berangkat dari diskusi ketika di Lirboyo, teman-teman alumni lah, terus dimunculkan lah nama saya,” ungkapnya.

Dalam pandangannya, Gus Yusuf menilai bahwa hal paling mendesak untuk dilakukan NU saat ini adalah memperbaiki tata kelola organisasi. Pasalnya, ia berpendapat bahwa NU terlihat birokratis dan terkesan kaku saat ini. Sehingga banyak dari kalangan PCNU yang ia temui, kerap mengeluhkan sulitnya bertemu dengan Ketua Umum PBNU untuk mendiskusikan berbagai permasalahan keorganisasian.

“Ini yang saya menjadi optimis karena sebetulnya syarat ketua umum NU itu sederhana, asal gelem diajak ngopi,” tuturnya.

Dirinya turut melontarkan kritik terhadap PBNU yang dinilai kerap melakukan pembekuan maupun caretaker bagi PW dan PC tanpa terlebih dahulu mengedepankan prinsip tabayyun. Tindakan tersebut dinilai telah melenceng dari aturan main yang telah menjadi ketetapan.

“Pagi tinggal pembukaan, malam jam 12 turun surat pembatalan Konferensi Cabang (Konfercab). Ini sangat tidak menghargai upaya kerja-kerja dari teman-teman, hanya karena calon yang konon direstui PBNU belum aman,” terangnya.

Situasi ini, lanjut Gus Yusuf secara otomatis memunculkan konflik dan ketegangan di lingkungan NU yang berujung pada banyaknya PCNU yang tidak diserahin SK oleh PBNU.

Imbas dari sejumlah SK PC yang mangkrak menyebabkan ikut terganggunya SK lembaga pendidikan yang bernaung di lingkungan NU seperti Ma’arif NU dan berakibat fatal pada sejumlah aktivitasnya seperti pergantian tenaga pendidik seperti kepala sekolah dan guru yang tidak bisa dilakukan hingga terhalangnya lembaga pendidikan dalam penerimaan bantuan dana hibah untuk kegiatan pendidikan.

“Belum lagi soal bantuan dana hibah. Ada salah satu PC yang sudah menerima yang akhirnya harus mengembalikan karena akan menjadi temuan BPK ketika tidak ada SK-nya. Coba kalau itu 200 PC kemarin yang mangkrak seperti itu,” ujarnya menyayangkan sikap PBNU tersebut.

Selain itu, Gus Yusuf juga menyayangkan ketidakhadiran PBNU pada segudang  permasalahan yang sedang dialami banyak pesantren beberapa waktu belakangan. Ia menilai PBNU abai terhadap sejumlah permasalahan krusial yang dialami pesantren seperti maraknya kasus pencabulan, adanya kekerasan fisik yang terjadi di lingkungan pesantren, hingga problem infrastruktur yang tidak layak yang mengakibatkan 150 santri meninggal dunia.

“Dan pesantren merasa sendirian menghadapi berbagai macam ujian ini. NU tidak pernah hadir. Nggak pernah hadir mendampingi pesantren,” ujarnya.

Imbas dari absennya PBNU berdampak pada turunnya animo masyarakat secara drastis terhadap institusi pesantren.

“Maka diharapkan betul NU ke depan akan lebih konsentrasi ke pesantren. Karena apapun pesantren adalah benteng pertahanan Nahdlatul Ulama. Ketika masyarakat sudah mulai meninggalkan pesantren, ini sebetulnya warning, alarm keras untuk ke depan Nahdlatul Ulama. Maka tugas kita bersama ke depan untuk kembali menjaga pesantren itu, tegasnya.

Terkait dengan faktor eksternal, di kesempatan tersebut Gus Yusuf turut memberikan apresiasi yang luar biasa kepada pemerintah karena telah menghadirkan program Sekolah Rakyat melalui Kementerian Sosial. Langkah ini dinilai Gus Yusuf sebagai komitmen pemerintah dalam memberikan akses pendidikan yang layak bagi masyarakat yang tidak mampu.

Meski dirinya menilai program ini bagus bagi masyarakat khususnya kalangan bawah, namun Gus Yusuf melihat keberadaan Sekolah Rakyat memunculkan tantangan baru bagi NU, utamanya pesantren.

“Karena ceruknya sama ini, kalau kita nggak siap ya nanti ini akan kegerus. Santri-santri ini akan pindah masuk ke situ,” ungkapnya.

Di sisi lain, ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang tidak memberikan ruang keterlibatan bagi NU dalam hal pengelolaan Sekolah Rakyat. Padahal menurutnya, jika pemerintah mau berkolaborasi bahkan bersedia mengintegrasikan Sekolah Rakyat dengan pesantren, maka pemerintah tidak perlu pusing untuk memikirkan bagaimana membuat fasilitas asrama yang baru, kesiapan tenaga pendidik, serta menggelontorkan dana yang tidak sedikit jumlahnya.

“Nah, padahal komandan Sekolah Rakyat adalah Sekjen PBNU. Ini yang kita ironis.” Katanya.

Sebelum menutup paparannya, Gus Yusuf mengajak seluruh elemen nahdliyyin agar kedepan, NU mesti dikelola bersama-sama secara professional, transparan dan bertanggung jawab. Sebab tantangan NU di abad kedua jauh lebih kompleks dari yang dibayangkan. Selain bidang pendidikan, problem ekonomi dan layanan kesehatan juga harus menjadi konsen NU di abad kedua. Pemerataan juga mesti menyasar pada bidang-bidang non pendidikan. Agar kedepan, tak lagi ditemukan ketimpangan pada perkhidmatan NU di masyarakat.

“Jawa Timur itu punya 22 rumah sakit. Jawa Tengah cuma punya satu, PCNU Demak. Jawa Barat belum punya, Jogjakarta belum punya dan juga Jakarta Artinya Pak Jawa Timur itu ada, berarti kan inisiasi dari cabang. Atau dari tokoh-tokoh NU lokal, bukan afirmasi dari PBNU. PBNU belum gerak sama sekali kalau soal rumah sakit ini. Nah ini sebetulnya yang harus kita dorong keluar,” pungkasnya.

Kegiatan diskusi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, terlihat hadir diantaranya, Ketua Yayasan Talibuana Nusantara Endin AJ. Soefihara, Ketua Umum PP IPNU 1988-1996 Zainut Tauhid Sa’adi, Tokoh NU asal Sulawesi Selatan Andi Jamaro Dulung, Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Andi Najmi Fuadi, Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Muhammad Nur Hayid, Staf Khsusu Wapres RI 2019-2024 Robikin Emhas, serta sejumlah tokoh NU lainnya.