telusur.co.id - Dari banjir besar yang melanda sejumlah kota di Amerika Serikat hingga hujan ekstrem dan bencana hidrometeorologi yang berulang di berbagai wilayah Indonesia, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman abstrak. Fenomena tersebut telah menjelma menjadi realitas global yang menuntut respons cepat, terukur, dan kolaboratif. Di tengah eskalasi cuaca ekstrem itu, DPR RI menilai pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan mitigasi bencana masih menjadi pekerjaan rumah besar yang tidak bisa ditunda.
Isu tersebut mengemuka dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Cuaca Ekstrem, Sinergi dan Kolaborasi Bersama Atasi Bencana” yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai kondisi dunia saat ini menunjukkan sinyal bahaya yang semakin nyata. Ia menceritakan pengalamannya berkomunikasi dengan seorang warga negara Indonesia yang tinggal di salah satu kota di Amerika Serikat, yang baru-baru ini terdampak banjir besar bersamaan dengan turunnya salju secara ekstrem.
Menurut Nasir, peristiwa tersebut menjadi gambaran jelas bahwa cuaca ekstrem telah berkembang menjadi ancaman lintas negara dan tidak lagi dapat dipandang sebagai kejadian insidental atau musiman.
“Bencana memang bersumber dari alam, tetapi ketika manusia gagal mengelolanya dengan baik, dampaknya bisa jauh lebih besar dan merusak sendi-sendi kehidupan,” ujar Nasir dalam diskusi tersebut.
Ia menekankan bahwa tantangan utama saat ini tidak semata-mata terletak pada fenomena alam, melainkan pada bagaimana manusia—melalui kebijakan dan regulasi—mampu mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab agar cuaca ekstrem tidak berujung pada bencana kemanusiaan.
Nasir menilai regulasi pengelolaan sumber daya alam memegang peran kunci dalam upaya mitigasi bencana. Menurutnya, aturan yang ada harus benar-benar memastikan keterlibatan aktif manusia dalam menjaga keseimbangan lingkungan, sekaligus mencegah eksploitasi berlebihan yang justru memperparah dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrem.
“Regulasi pengelolaan sumber daya alam, termasuk peran manusia di dalamnya, menjadi sangat penting. Energi sinergi dan kolaborasi dalam menghadapi bencana tidak boleh berhenti sebagai wacana atau sekadar dokumen kebijakan,” tegasnya.
Ia berharap forum Dialektika Demokrasi tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi mampu mendorong kesadaran kolektif dan langkah konkret lintas sektor—baik pemerintah, legislatif, maupun masyarakat—dalam menghadapi tantangan cuaca ekstrem secara lebih sistematis, terkoordinasi, dan berkelanjutan. [ham]
