telusur.co.id - Wakil Ketua DPRD Kota Depok Yeti Wulandari, menegaskan pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus terus diperkuat.

Hal itu dia sampaikan usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Kamis (16/7/2026).

"Pak Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa setiap masyarakat mempunyai hak untuk mengawasi. Karena itu kami juga selalu menerima masukan dari masyarakat apabila ada SPPG yang menu maupun penyajiannya tidak sesuai," ucap Yeti.

Menurut legislator Gerindra itu, tujuan utama program MBG adalah meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah.

Karena itu, lanjut Yeti, pelaksanaannya harus dijaga agar tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.

"Kita ingin MBG ini benar-benar berjalan sesuai tujuannya, yakni memperbaiki gizi anak-anak sekolah," ujar dia.

Menanggapi masih adanya ratusan dapur MBG yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Yeti menekankan bahwa pengawasan sepenuhnya menjadi kewenangan Dinas Kesehatan.

Wakil Rakyat Dapil Cimanggis itu menjelaskan, hasil monitoring Dinas Kesehatan akan dilaporkan kepada MBG Pusat untuk menjadi dasar pengambilan keputusan.

Sementara terkait percepatan akurasi data penerima manfaat MBG pasca penetapan Sonny sebagai tersangka dugaan korupsi, Yeti memastikan proses pendataan tetap berjalan.

Dia bilang, persoalan hukum yang menjerat individu merupakan ranah aparat penegak hukum dan tidak boleh menghambat pelaksanaan program pemerintah.

"Proses akurasi data tetap berjalan. Pemerintah Kota Depok tetap melaksanakan tugas agar data penerima manfaat sesuai instruksi Presiden, sehingga program MBG benar-benar tepat sasaran," pungkas Yeti. 

Laporan: Malik Sihite