telusur.co.id -MALANG - Eks Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pecinta Buku menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Science Techno Park Universitas Tribhuwana Tunggadewi (UNITRI), Malang. Acara bertema "Pemberdayaan SDM dan SDA Indonesia Sesuai Prinsip-Prinsip Pancasila dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Sosial" ini menjadi wadah diskusi mendalam untuk menggali solusi atas tantangan nasional, dengan fokus pada pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Diskusi yang diikuti oleh para pakar, akademisi, dan aktivis ini membahas berbagai materi krusial, termasuk Syair Nasionalis Marhaenis, Kesadaran Kolektif, Manusia Metodologis, Aufklärung Sebagai Jalan Sejarah Bangsa, Perubahan Kelakuan Administratif, Perubahan Sosial Konkret dan Pembongkaran Rezim Kebudayaan, Revolusi sebagai Tuntunan Sejarah, Imperialisme Institusional, Kesejahteraan Sosial dan Fondasi Manusia, Monarki Presidensial, serta Hukum Rasional Perubahan. 

Para peserta menekankan, pentingnya transformasi struktural untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Minggu, (18/1/2026).

Turut hadir dalam acara ini sejumlah tokoh terkemuka, antara lain: Prof. Ir. Wani Hadi Utomo, Ph.D., dr. Subagjo, Sp.B, Sp.BTKV(K), Drs. Suwarno Winarno, Dr. Sudarno, Cokro Wibowo Sumarsono, M.A.P., Kaitanus Angwarmas, S.A.P. (Bung Yongki), Prof. Hendrawan; Drs. Djoko Soekmono (Sidoarjo), Victor Unggul Nurtado, S.Tp., Dr. Agung Suprojo, S.Kom., M.A.P., Dr. Didik Sukriono, S.H., M.Hum, Arif Subekti, S.Pd., M.A., Sigit Pramono; Agustian Siagian (Rakyat Jelata); Aria Merdeka Linggardjati, S.H., M.M., dan Pengurus DPC GMNI Surabaya Raya 

FGD ini diharapkan menjadi katalisator bagi gerakan intelektual yang lebih luas, mendorong pemerintah dan masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip Pancasila secara konkret dalam kebijakan pembangunan. 

Diskusi ini bukan hanya refleksi ideologis, tetapi juga panggilan aksi untuk membangun Indonesia yang lebih adil dan berdaulat. Acara ini menegaskan komitmen Eks GMNI Pecinta Buku dalam memperkuat wacana nasionalis progresif di tengah tantangan era digital dan globalisasi.

Prof. Ir. Wani Hadi Utomo, Ph.D. menjelaskan, pemberdayaan SDM dan SDA Indonesia harus diarahkan pada prinsip Pancasila yang autentik, bukan sekadar retorika. Saat ini, kita menyaksikan imperialisme institusional yang menyusup melalui kebijakan ekonomi yang lebih menguntungkan korporasi asing daripada kesejahteraan rakyat. 

“Revolusi sebagai tuntunan sejarah menuntut perubahan kelakuan administratif yang radikal, di mana aufklärung menjadi jalan untuk membongkar rezim kebudayaan yang menindas. Tanpa kesadaran kolektif dan pendekatan manusia metodologis, upaya mencapai keadilan sosial hanya akan menjadi ilusi, sementara SDA kita terus dieksploitasi tanpa fondasi manusiawi yang kuat,” tegasnya.

Drs. Djoko Soekmono menguraikan, dalam kerangka Pancasila, monarki presidensial yang kita alami hari ini sering kali menyimpang dari hukum rasional perubahan yang seharusnya mendorong kesejahteraan sosial. Perubahan sosial konkret diperlukan untuk membongkar struktur imperialisme institusional yang menyamarkan ketidakadilan melalui birokrasi yang kaku. 

“Sebagai bangsa, kita harus kembali pada syair nasionalis marhaenis dan kesadaran kolektif, di mana revolusi bukanlah kekerasan, melainkan tuntunan sejarah untuk memastikan SDM Indonesia tidak lagi menjadi korban sistem yang mengabaikan aufklärung sebagai jalan sejarah bangsa,” ujarnya.

Ni Kadek Ayu Wardani (Ketua DPC GMNI Surabaya Raya) menuturkan, GMNI sebagai gerakan mahasiswa nasionalis harus kritis terhadap kondisi saat ini di mana pemberdayaan SDM dan SDA sering kali diabaikan demi kepentingan elit. Pancasila menuntut perubahan sosial konkret dan pembongkaran rezim kebudayaan yang mempertahankan ketidakadilan. 

“Imperialisme institusional melalui kebijakan monarki presidensial telah melemahkan fondasi manusiawi kita; oleh karena itu, aufklärung harus menjadi jalan sejarah bangsa untuk membangun kesadaran kolektif. Revolusi sebagai tuntunan sejarah bukanlah mimpi, melainkan aksi nyata untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, termasuk generasi muda yang sering terpinggirkan,” tutup Kadek. (ari)