telusur.co.id - Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong agar perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 semakin terukur, sehat, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Sri Wahyuni Herman saat membacakan Pandangan Umum Fraksi NasDem terhadap Raperda Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Selasa (1/9/2026).
Fraksi NasDem memandang perubahan APBD merupakan bagian penting dalam melakukan penyesuaian sekaligus evaluasi terhadap kondisi fiskal dan pelaksanaan program pembangunan daerah. Karena itu, setiap perubahan kebijakan anggaran perlu diarahkan untuk memperkuat kemampuan daerah sekaligus memastikan program yang dijalankan memberikan dampak bagi masyarakat.
Dalam pandangannya, Fraksi NasDem memberikan perhatian terhadap penguatan pendapatan daerah dan kemandirian fiskal Jawa Barat. Target pendapatan daerah dalam perubahan APBD tercatat mengalami penyesuaian dari Rp30,12 triliun menjadi Rp27,85 triliun, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) berubah dari Rp19,52 triliun menjadi Rp17,95 triliun.
Menanggapi kondisi tersebut, Fraksi NasDem mendorong penguatan pendapatan daerah tidak hanya bertumpu pada peningkatan pungutan. Upaya tersebut perlu dilakukan melalui perluasan basis ekonomi, optimalisasi aset dan BUMD, digitalisasi pemungutan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan investasi dan dunia usaha.
“Penguatan pendapatan daerah harus berjalan seiring dengan penguatan ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Kita ingin kemandirian fiskal Jawa Barat dibangun melalui basis ekonomi yang semakin kuat,” ujar Sri Wahyuni Herman.
Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Berdasarkan dokumen perubahan APBD, realisasi pendapatan semester pertama tercatat 42,74 persen, sedangkan realisasi belanja mencapai 40,19 persen.
Menurut Fraksi NasDem, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program pada semester berikutnya dapat semakin optimal. Perubahan APBD diharapkan tidak sekadar menjadi penyesuaian angka, tetapi menjadi instrumen untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan program berdasarkan kondisi dan capaian nyata di lapangan.
Selain itu, Fraksi NasDem memberikan perhatian pada peningkatan belanja daerah menjadi Rp30,82 triliun. Setiap tambahan anggaran, menurut Fraksi NasDem, perlu disertai prioritas yang jelas, target output dan outcome yang terukur, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan anggaran bukan hanya seberapa besar anggaran terserap, tetapi juga apa yang dihasilkan dan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat,” kata Sri.
Dalam aspek pembiayaan, Fraksi NasDem juga mendorong agar pengelolaan fiskal daerah dilakukan secara sehat dan terukur. Dengan adanya tambahan pembiayaan melalui utang sebesar Rp3,4 triliun, Fraksi NasDem menekankan pentingnya memastikan pembiayaan tersebut digunakan secara produktif serta memiliki perencanaan pembayaran yang jelas.
Bagi Fraksi NasDem, pembiayaan daerah harus dikelola dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal Jawa Barat dalam jangka panjang. Jangan sampai keputusan pembiayaan hari ini justru mengurangi ruang pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa mendatang.
Karena itu, Fraksi NasDem mendorong adanya transparansi mengenai peta pembayaran utang, termasuk besaran cicilan pokok dan bunga, jangka waktu, sumber dana pembayaran, serta dampaknya terhadap ruang fiskal daerah.
“Yang kami dorong adalah bagaimana pembiayaan daerah dikelola secara sehat, digunakan secara produktif, dan tetap menjaga kemampuan Jawa Barat untuk membiayai kebutuhan masyarakat di masa depan,” tegas Sri.
Fraksi NasDem juga menyoroti pentingnya menjaga kemampuan fiskal daerah dalam menghadapi kondisi darurat dan kebutuhan tidak terduga. Efisiensi anggaran harus tetap mempertimbangkan kemampuan pemerintah daerah dalam merespons bencana maupun kondisi luar biasa.
Secara keseluruhan, Fraksi NasDem menegaskan bahwa pandangan umum yang disampaikan merupakan bagian dari fungsi DPRD dalam memberikan catatan, masukan, dan pengawasan terhadap arah kebijakan anggaran daerah.
Fraksi NasDem berharap seluruh catatan tersebut dapat menjadi bahan pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menghasilkan Perubahan APBD 2026 yang semakin berkualitas, transparan, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kita ingin setiap kebijakan anggaran pada akhirnya bermuara pada kepentingan masyarakat. Pendapatan diperkuat, belanja dibuat semakin efektif, pembiayaan dikelola secara sehat, dan ruang fiskal Jawa Barat tetap terjaga,” pungkas Sri Wahyuni Herman.
Pandangan Fraksi NasDem tersebut diharapkan menjadi bagian dari proses bersama untuk mewujudkan tata kelola anggaran yang bertanggung jawab sekaligus memperkuat upaya menghadirkan Jawa Barat Istimewa. [ham]
