telusur.co.id - Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad menyampaikan hal tersebut usai Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) yang membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Habib mengapresiasi capaian Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski demikian, ia mengingatkan masih terdapat sekitar 30 temuan yang harus segera ditindaklanjuti, terutama terkait efektivitas penyerapan anggaran.
"Yang pertama, BPK memberikan penilaian WTP, walaupun masih menyisakan sekitar 30 poin yang masih perlu ditindaklanjuti, terutama berkaitan dengan masih adanya penyerapan yang belum sesuai dengan target," ujar Habib.
Menurutnya, keberhasilan administrasi keuangan harus diiringi dengan keberanian pemerintah meningkatkan investasi pada riset dan inovasi. Ia menilai hingga kini Indonesia belum mampu membangun ekosistem riset yang berkelanjutan sebagai fondasi peningkatan kualitas perguruan tinggi.
"Kementerian nampaknya masih belum berhasil membangun satu suasana riset yang sustainable. Padahal itu salah satu ukuran kalau sekiranya universitas yang ada di Indonesia ini bisa masuk 100 besar dunia," katanya.
Habib menilai minimnya dukungan anggaran menjadi salah satu penyebab kampus-kampus nasional kesulitan bersaing dengan universitas kelas dunia. Berdasarkan komunikasi yang ia lakukan dengan salah satu perguruan tinggi terkemuka, kebutuhan pendanaan riset masih jauh lebih besar dibandingkan alokasi yang tersedia saat ini.
"Kalau sekiranya kita ingin menaikkan ranking perguruan tinggi, ITB sementara ini dibackup pemerintah hanya sekitar Rp3 triliun. Untuk bisa masuk 100 besar dunia itu minimal membutuhkan Rp7 sampai Rp8 triliun, sementara Singapura bahkan bisa mencapai Rp14 triliun," ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya mengubah cara pandang terhadap investasi sumber daya manusia di bidang riset. Menurut Habib, penghargaan terhadap ilmuwan dan peneliti seharusnya tidak kalah dibanding profesi lain yang mendapat dukungan finansial besar.
"Kenapa pemain sepak bola berani dibayar mahal, tetapi peraih hadiah Nobel tidak? Padahal investasi pada riset justru akan memberikan manfaat jangka panjang bagi kemajuan bangsa," tegas politisi Fraksi PKB itu.
Habib berharap pemerintah menjadikan penguatan riset sebagai prioritas dalam penyusunan anggaran pendidikan tinggi. Menurutnya, peningkatan kualitas perguruan tinggi tidak akan tercapai tanpa keberpihakan anggaran yang memadai dan konsistensi pemerintah dalam memenuhi alokasi anggaran pendidikan.
"Kalau kita ingin perguruan tinggi Indonesia mampu bersaing di tingkat global, maka keberanian berinvestasi pada riset bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan," pungkasnya
