telusur.co.id - Keputusan Presiden Joko Widodo yang menolak menerapkan lockdown karena tak mau rakyat menjerit, bukti bahwa kepala negara belum memahami apa yang dirasakan rakyatnya sendiri. 

"Jokowi sepertinya belum memahami realitas yang terjadi bahwa masyarakat menjerit karena PPKM Darurat cenderung tidak memberikan solusi konkret selama pandemi," kata Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, Sabtu (31/7/21).

Menurut Herry, jika Undang-undang Karantina Kesehatan dijalankan secara optimal serta Pemerintah hadir untuk bertanggungjawab atas keseluruhan hajat masyarakatnya, setidaknya laju pandemi akan melambat.

Karena itu, Ia meminta Jokowi agar benar-benar memahami suasana kebatinan dan harapan publik.

"Jokowi ini Presiden yang harusnya optimis dan tampil sebagai problem solver di tengah-tengah suasana kebatinan masyarakat yang kurang stabil akibat dampak negatif kebijakan yang tidak produktif," tutur Herry.

Bahkan, Herry menyoroti jika terus menerus memberlakukan PPKM Darurat akan menimbulkan potensi meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia.

"Selama pandemi ini ada istilah refocusing anggaran yang difokuskan pada aspek kesehatan. Hal ini bisa memicu terbengkalainya aspek lain seperti pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang dinomorduakan," ujarnya.

Belum lagi kebijakan PPKM yang semi-lockdown dan cenderung setengah jadi dianggap tidak efektif.

"Justru karena kebijakan PPKM ini setengah jadi karena semi-lockdown maka outputnya pun tidak maksimal. Artinya jika Pemerintah menginginkan hasil yang efektif, kebijakannya harus matang," pungkas Herry Mendrofa.[Fhr]