telusur.co.id - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendesak pemerintah mengambil langkah luar biasa atau extraordinary untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.

Menurut Alex, dampak karhutla kini tidak hanya menyangkut lingkungan, tetapi telah meluas ke sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

“Pada tahun 1997-1998 lalu, Indonesia juga dilanda fenomena El Nino yang kemudian menyebabkan krisis besar karena memicu kebakaran di lebih dari 9 juta hektare lahan Kalimantan. Peristiwa itu kemudian jadi bencana lingkungan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-20. Ini tidak boleh berulang sekarang ini,” kata Alex dalam keterangan tertulis, Kamis (20/8/2026).

Politisi PDI-P itu mengatakan, kondisi cuaca kering akibat El Nino yang diperkirakan mencapai puncak pada Agustus-September 2026 harus menjadi peringatan bagi pemerintah.

Ia menyoroti kualitas udara Palangka Raya yang pada 19 Agustus 2026 disebut mencapai indeks kualitas udara (AQI) 487 atau masuk kategori berbahaya.

Kabut asap juga berdampak pada kegiatan belajar. Jam masuk siswa SD dan SMP ditunda hingga pukul 08.00 WIB, sementara kegiatan PAUD dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh.

Selain itu, jarak pandang di sejumlah wilayah dilaporkan turun hingga sekitar 1,4 kilometer.

Alex menyebut data BNPB per 19 Agustus 2026 menunjukkan terdapat 1.487 titik panas di wilayah Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah dengan konsentrasi kebakaran tertinggi.

“Penyebaran titik karhutla ini terjadi hampir di setiap provinsi dengan Kalimantan Tengah jadi episentrum kebakaran dengan konsentrasi tertinggi. Penanganan karhutla Kalimantan ini mesti segera jadi prioritas nasional,” ujar Alex.

Menurut Alex, urgensi penanganan juga terlihat dari keputusan sejumlah pemerintah daerah memperpanjang status tanggap darurat.

Di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, misalnya, status tanggap darurat diperpanjang hingga 4 September 2026.

Alex mengatakan, karhutla di wilayah tersebut telah menghanguskan sekitar 859,49 hektare lahan. Kecamatan Arut Selatan dan Kumai menjadi wilayah yang terdampak paling parah.

Ia mengingatkan, berdasarkan pengalaman kebakaran sebelumnya, periode September hingga November menjadi waktu yang rawan dengan puncak kebakaran kerap terjadi pada Oktober.

“Catatan sejarah ini merupakan warning bagi pemerintah bahwa metode yang digunakan selama ini perlu dievaluasi total agar dampaknya tak kembali berulang,” tegasnya.

Alex meminta pemerintah memperkuat sistem deteksi dini, patroli kawasan rawan, serta meningkatkan akurasi sistem peringatan berbasis satelit.

Selain itu, menurut dia, keterlibatan masyarakat harus diperbesar melalui program Desa Peduli Api serta pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar.

Alex menegaskan, penanganan karhutla tidak cukup dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi.

“Mitigasi karhutla Kalimantan membutuhkan pendekatan jangka panjang yang berfokus pada pencegahan, peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi, dan tata kelola lahan berkelanjutan,” kata Alex.