telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem Mamat Rachmat menegaskan perlunya penguatan kebijakan ketenagakerjaan, khususnya akses informasi lowongan kerja, peningkatan kompetensi, dan transparansi rekrutmen digital. 

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Jl. Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Senin 17 November 2025.

Kegiatan pengawasan ini dihadiri warga, perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, serta perwakilan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Forum berlangsung interaktif, ditandai dengan banyaknya pertanyaan warga mengenai kesulitan melamar pekerjaan, dominasi pekerja dari luar daerah, hingga keterbatasan memahami sistem rekrutmen yang kini serba digital.

Sejumlah warga mengeluhkan bahwa perusahaan-perusahaan besar yang berada di wilayah mereka justru lebih banyak menerima pekerja dari luar daerah. Hal ini dianggap tidak sejalan dengan prinsip pemerataan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

Menanggapi hal tersebut, Kang Rachmat menilai bahwa persoalan ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Kalau perusahaan berada di wilayah kita, wajar masyarakat berharap peluang kerja diutamakan untuk putra daerah selama kompetensi terpenuhi,” ujar Kang Rachmat.

Ia menegaskan pentingnya koordinasi yang kuat antara pemerintah, perusahaan, dan perangkat wilayah agar informasi lowongan kerja dapat tersampaikan secara merata dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial.

Warga juga menyoroti sulitnya lulusan SMA bersaing di pasar kerja. Banyak yang merasa tertinggal karena tidak memiliki keterampilan tambahan yang dipersyaratkan.

Menjawab keluhan tersebut, Kang Rachmat menekankan bahwa peningkatan kompetensi menjadi kunci utama untuk menghadapi kebutuhan perusahaan.

“Kalau kita hanya sebatas lulus SMA tetapi tidak meng-upgrade diri, pasti ketinggalan. Perusahaan mencari orang yang ahli,” katanya.

Ia mengapresiasi berbagai pelatihan gratis yang disediakan pemerintah, mulai dari barista, tata rias, servis HP, las, bubut, catering, pastry, hingga program magang luar negeri seperti Jepang. Menurutnya, informasi mengenai pelatihan tersebut harus disebarkan lebih intensif.

Banyak keluhan warga muncul terkait pendaftaran kerja yang kini dilakukan melalui website atau aplikasi yang dipusatkan di luar wilayah Bandung. Proses ini dianggap menyulitkan bagi warga yang belum terbiasa dengan teknologi.

Kang Rachmat menekankan bahwa digitalisasi seharusnya membantu, bukan menghambat.

“Sistem aplikasi memang dibuat untuk menghindari like and dislike, tapi kalau informasi tidak sampai dan warganya tidak paham teknologi, ya tetap kalah bersaing,” tegasnya.

Ia meminta agar pemerintah memastikan edukasi digital diberikan secara merata, serta perusahaan memiliki kewajiban menyampaikan informasi lowongan ke kelurahan dan dinas terkait.

Kegiatan pengawasan ini menghasilkan sejumlah catatan penting yang akan dibawa Kang Rachmat ke pembahasan di Komisi untuk mendorong perbaikan kebijakan ketenagakerjaan di Jawa Barat. (VC)