telusur.co.id - Proses rekrutmen tenaga kerja berbasis teknologi informasi dinilai membawa perubahan positif, namun di sisi lain masih menjadi tantangan bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan sistem digital. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Mamat Rachmat dalam kegiatan pengawasan di Kecamatan Arcamanik.

Warga mengeluhkan bahwa lamaran kerja harus dilakukan melalui platform digital atau website perusahaan pusat, seperti di Depok, sehingga pelamar lokal disamakan dengan pelamar dari kabupaten/kota lain. Kondisi ini membuat mereka merasa tidak memiliki keunggulan sebagai warga setempat.

Menanggapi hal tersebut, Kang Rachmat menilai bahwa sistem digital harus dibarengi edukasi dan pendampingan.

“Kalau sudah pakai aplikasi, harus dipastikan warganya paham. Jangan sampai lowongan ada, tapi warga tidak tahu cara mengaksesnya,” ujar Kang Rachmat.

Ia menegaskan bahwa digitalisasi dibuat untuk meminimalkan nepotisme dan memperkuat transparansi, tetapi implementasinya harus inklusif.

“Aplikasi itu memang dibuat agar tidak ada like and dislike, tapi tetap harus ramah bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung memaparkan layanan New BIMA yang mencakup lowongan kerja, kartu pencari kerja, pelatihan kompetensi, hingga layanan perselisihan hubungan industrial. Namun, Kang Rachmat menilai sosialisasi layanan tersebut masih perlu diperluas agar warga benar-benar dapat memanfaatkannya.

Ia menutup kegiatan dengan menegaskan pentingnya perusahaan yang beroperasi di wilayah Bandung untuk tetap memberikan informasi lowongan kepada perangkat wilayah dan dinas terkait sebagai bentuk tanggung jawab sosial. (VC)