telusur.co.id - Perbedaan antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan terkait data stok jagung nasional menjadi bukti jika arah kebijakan pemerintahan, sangat tidak singkron.

"Polemik antara Kemendag dengan Kementan merupakan bukti manakala antar kementerian dalam menjaga arah kebijakan tidak singkron, potret memalukan," kata Anggota Komisi IV DPR Bambang Purwanto, ditulis Sabtu (25/9/21).

Bambang menjelaskan, jika kenaikan maupun penurunan harga jagung sangat berkaitan dengan dengan hukum pasar yaitu supply dan demand (penawaran dan permintaan. Di sinilah sejatinya peran pemerintah agar masing-masing pihak tidak saling merugikan.

"Tentu pemerintah harus cerdas, juga cermat terkait dengan persdiaan barang atau stok,” ungkapnya.

Bambang menekankan, masing-masing kementerian seharusnya mempunyai perencanaan yang akurat, serta konkrit yang dapat diyakini kementerian atau lembaga lain.

"Sehingga dapat dipahami juga diyakini, karena masing-masing Kementerian punya irisan program untuk mewujudkan misi pemerintah,” tuturnya.

Dia menyebut, jika Kementerian Pertanian memiliki tujuan mendorong kemandirian pangan. Namun, ketika perencanaan Kementerian Pertanian tidak dapat diyakini Kemendag, maka Kemendag akan khawatir manakala stok kurang.

"Jadi kasus harga jagung merupakan salah satu kasus yang muncul akibat sinkronisasi antar kementerian tidak jelas, sehingga masing-masing membuat kebijakan sesuai tupoksinya, sesuai perintah undang-undang. Akhirnya berdampak tidak nyaman di peternak kecil yang menjerit,” tukasnya.[Fhr]