telusur.co.id - Langkah progresif ditunjukkan oleh pemerintah melalui sinergi lintas kementerian untuk mempercepat Program 3 Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kolaborasi antara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid dinilai sebagai terobosan krusial dalam upaya menyejahterakan rakyat.

​Sinkronisasi kebijakan, khususnya terkait penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), menjadi instrumen utama untuk memangkas hambatan ekonomi yang selama ini mempersulit masyarakat memiliki hunian layak.

​Menanggapi kebijakan tersebut, Chairman of Mubarok Institute, Fadhil As. Mubarok atau yang akrab disapa Gus Fadhil, memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen nyata pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, langkah ini adalah manifestasi konkret dari servant leadership (kepemimpinan melayani) yang menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan administratif.

​"Penghapusan BPHTB dan PBG adalah bentuk keadilan ekonomi yang substantif. Ini memungkinkan rakyat kecil untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi mereka pada aspek krusial lainnya seperti pendidikan dan kesehatan yang pada akhirnya memperkuat stabilitas nasional menuju Indonesia Emas," ujar Gus Fadhil dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (22/6/2026).

​Gus Fadhil menekankan bahwa kepastian hukum melalui sertifikasi tanah dan bangunan yang sah merupakan fondasi utama untuk membangun kepercayaan rakyat terhadap negara. Dengan memiliki legalitas yang jelas, masyarakat tidak lagi dihantui oleh sengketa lahan atau ketidakpastian kepemilikan.

​"Kepemilikan hunian adalah hak asasi paling mendasar. Apa yang dilakukan oleh kabinet Presiden Prabowo saat ini adalah upaya sungguh-sungguh untuk mengembalikan hak tersebut kepada rakyat yang selama ini termarginalkan oleh mekanisme pasar yang liar," tambahnya.

Lebih lanjut, Gus Fadhil menyoroti peran strategis sinergi ketiga menteri tersebut sebagai model tata kelola pemerintahan yang transparan. Ia memuji visi menteri-menteri tersebut dalam upaya memberantas praktik korupsi di sektor pertanahan dan perizinan.

"Integritas yang dibangun ini adalah kunci untuk mengundang partisipasi sektor swasta, sehingga target pembangunan hunian dapat tercapai lebih cepat, efisien dan tepat sasaran," jelas Gus Fadhil.

Menutup pernyataannya Gus Fadhil mengajak seluruh elemen bangsa untuk turut mengawal implementasi program ini di daerah-daerah. Ia optimistis bahwa narasi besar pembangunan perumahan di era Presiden Prabowo ini akan menjadi warisan sejarah yang membuktikan bahwa negara hadir untuk memastikan setiap rakyat kecil memiliki tempat yang layak untuk berteduh dan membangun masa depan yang terang.