telusur.co.id - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, memimpin diskusi dan koordinasi bersama pemerintah serta sejumlah pemangku kepentingan sektor keuangan.
Tujuannya, untuk membahas langkah menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar terhadap saham-saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pertemuan yang berlangsung di ruang pimpinan Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026) itu dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, COO BPI Danantara Dony Oskaria, Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan, Direktur Utama Indonesia Investment Authority (INA) Oki Ramadhana, Direktur Utama Bank Mandiri Riduan, Direktur Utama Taspen Rony Hanityo Aprianto, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, serta Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan Eko Purnomo.
Dalam kesempatan itu, Dasco mengatakan tekanan pasar global yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, perlu menjadi perhatian bersama.
"Dalam kesempatan ini, kami berdiskusi banyak soal paket sama saham-saham BUMN yang sebenarnya bagus-bagus. Tapi kemudian dengan situasi pasar global yang kemudian berdampak," demikian tulis Dasco lewat akun Instagram pribadinya @sufmi_dasco.
Menurut dia, DPR bersama pemerintah dan para pemangku kepentingan perlu merumuskan langkah strategis guna menjaga nilai perusahaan sekaligus memperkuat keyakinan investor terhadap prospek saham BUMN.
Salah satu opsi yang mengemuka dalam pembahasan adalah kemungkinan pelaksanaan buyback atau pembelian kembali saham oleh perusahaan-perusahaan BUMN.
"Kita sudah saatnya berdiskusi bagaimana kemudian, pada kesempatan yang tepat, kita kembali melakukan buyback atau membeli kembali saham-saham yang sebenarnya memiliki nilai dan fundamental yang baik di pasar," tutur Dasco.
Lebih jauh, politikus Gerindra itu menuturkan, pembahasan lebih lanjut mengenai skema dan waktu pelaksanaan buyback disebut akan terus dikaji bersama pemerintah, lembaga investasi negara, serta perbankan BUMN (Himbara).
Hal itu ditujukan agar kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan kondisi pasar dan kepentingan jangka panjang perusahaan.
Laporan: Malik Sihite
