Penguatan konektivitas transportasi dan integrasi antarmoda menjadi perhatian dalam kunjungan kerja Asisten Deputi Konektivitas Maritim dan Udara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Balkis Kusumawati, ke PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS).
Kunjungan yang berlangsung pada Selasa (20/10) tersebut merupakan bagian dari peninjauan lapangan terhadap pengembangan konektivitas di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak. Agenda itu juga berkaitan dengan pengawalan sejumlah isu strategis di sektor transportasi dan logistik nasional.
Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam peninjauan tersebut, mulai dari kesiapan kawasan pelabuhan menghadapi penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (Zero ODOL) pada 2027, pengembangan jaringan kereta api hingga kawasan pelabuhan, hingga penguatan integrasi berbagai moda transportasi.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga melihat implementasi angkutan barang menggunakan kereta api yang telah terhubung dengan layanan Terminal Petikemas Surabaya. Integrasi tersebut menjadi salah satu bagian dari pengembangan layanan multimoda di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak.
TPS turut memaparkan pengembangan konektivitas antarmoda sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi rantai pasok. Integrasi antara transportasi laut dan kereta api diharapkan dapat memperlancar distribusi barang sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap angkutan barang melalui jalan raya.
Selain meninjau fasilitas operasional terminal, rombongan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mendapatkan pemaparan mengenai berbagai langkah yang dilakukan para pemangku kepentingan di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik.
Integrasi transportasi laut dengan jaringan kereta api dinilai memiliki posisi strategis dalam mendukung kelancaran arus barang. Penguatan konektivitas tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pelabuhan sekaligus memperkuat sistem logistik nasional.
Direktur Utama PT Terminal Petikemas Surabaya, Ali Sodikin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap pengembangan konektivitas di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak. Menurutnya, kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam membangun sistem logistik yang lebih efisien.
"Kami sangat menghargai perhatian pemerintah terhadap upaya penguatan konektivitas dan efisiensi sistem logistik nasional di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak. Pengembangan konektivitas antarmoda, termasuk integrasi layanan kereta api dengan pelabuhan, merupakan langkah strategis untuk mendukung kelancaran arus barang, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memperkuat daya saing logistik Indonesia. Sebagai bagian dari ekosistem Pelabuhan Tanjung Perak, TPS siap mendukung kolaborasi seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan sistem logistik yang semakin terintegrasi, andal, dan berkelanjutan," ujar Ali Sodikin.
Ali menambahkan, penguatan sistem logistik tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan koordinasi antara regulator, operator pelabuhan, operator terminal, penyedia jasa transportasi, hingga pelaku lain yang terlibat dalam rantai pasok.
Menurutnya, Pelabuhan Tanjung Perak memiliki posisi penting sebagai salah satu pintu perdagangan utama Indonesia. Karena itu, peningkatan konektivitas menuju dan dari kawasan pelabuhan perlu terus dikembangkan, baik melalui jaringan jalan maupun kereta api.
Integrasi antarmoda tersebut diharapkan dapat memperlancar pergerakan barang dari dan menuju berbagai daerah di Indonesia. Pada saat yang sama, penggunaan moda transportasi yang lebih terintegrasi juga dapat mendukung efisiensi distribusi dan menekan berbagai biaya logistik.
Melalui sinergi pemerintah, Pelindo Group, operator terminal, penyedia jasa transportasi, serta seluruh pemangku kepentingan, kawasan Pelabuhan Tanjung Perak diharapkan semakin kuat sebagai simpul logistik yang terintegrasi dan efisien.
Penguatan konektivitas tersebut juga sejalan dengan agenda pemerintah dalam mempersiapkan penerapan Zero ODOL 2027, menekan biaya logistik nasional, serta meningkatkan daya saing sistem logistik Indonesia di tingkat regional dan global.
