telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Mamat Rachmat menegaskan bahwa pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah, terutama dalam memastikan anak-anak Jawa Barat tetap memiliki akses belajar yang layak di tengah keterbatasan anggaran Tahun Anggaran 2026.

Penegasan tersebut disampaikan Kang Rachmat dalam kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan yang digelar di Cimahi Convention Hall, Kota Cimahi, Sabtu (31/1/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap kebijakan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Menurut Kang Rachmat, pendidikan bukan hanya soal pembangunan sekolah atau besaran anggaran, tetapi menyangkut rasa aman orang tua dan kepastian masa depan anak-anak. Karena itu, setiap kebijakan pendidikan harus dipastikan benar-benar berpihak pada peserta didik, khususnya dari keluarga kurang mampu.

“Dalam kondisi apa pun, anak-anak tidak boleh menjadi korban kebijakan. Pendidikan harus tetap terjangkau dan tidak menambah beban keluarga,” ujar Kang Rachmat.

Ia mengakui bahwa kondisi fiskal daerah saat ini menuntut adanya penyesuaian anggaran, termasuk di sektor pendidikan. Namun demikian, Kang Rachmat menekankan bahwa pemerintah provinsi tetap menyiapkan berbagai skema bantuan pendidikan agar siswa tetap dapat mengakses layanan pendidikan tanpa dibebani pungutan tambahan.

Kang Rachmat juga menyoroti pentingnya transparansi dan pemahaman kebijakan pendidikan di tingkat masyarakat. Menurutnya, banyak persoalan pendidikan muncul bukan semata karena kebijakan yang keliru, tetapi akibat informasi yang tidak sampai secara utuh kepada orang tua dan siswa.

Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai pengalaman dan kekhawatiran terkait pendidikan, mulai dari bantuan sekolah hingga potensi pungutan di satuan pendidikan. Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi DPRD Provinsi Jawa Barat dalam mengawal kebijakan pendidikan agar berjalan sesuai tujuan.

Kegiatan pengawasan ini diikuti oleh tokoh masyarakat, ketua RT dan RW, perwakilan komunitas pendidikan, kader PKK, serta warga Kota Cimahi. Kang Rachmat berharap, melalui pengawasan bersama antara DPRD dan masyarakat, kebijakan pendidikan di Jawa Barat dapat benar-benar menghadirkan rasa keadilan dan ketenangan bagi keluarga. (VC)