Telusur.co.id - Mantan juru bicara presiden Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi mengkritik lembaga hitung cepat (quick Count) yang tak independent.

Saat ini, menurut dia, tidak sedikit lembaga quick count yang dikontrak oleh salah satu calon untuk menaikan elektabilitas demi melakukan penggiringan opini di kalangan masyarakat.

Apalagi, umumnya lembaga survei yang dikontrak, tidak lain hanya menguntungkan salah satu calon, sehingga, bukan tidak mungkin akan dipergunakan dalam hasil sementara di Pilpres 2019.

“Yang saya khawatirkan adalah mereka menggunakan metode itu disamakan dengan metode survei politiknya elektabilitasnya,” ucap dia di Tebet, Jakarta, Selasa (16/4/19).

Hasil quick count, kata Adhie yang juga menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Swing Voters (PSV), bukan keputusan resmi, namun, hasil quick count bakal membuat masyarakat terpengaruh dan bisa menimbulkan konflik dikalangan bawah.

“Meski keputusan dari hasil pemilu berada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, hasil quick count bakal membuat masyarakat terpengaruh,” ucap dia.

Untuk menghindari adanya manipulasi data dan penggiringan opini, Adhie berharap, peran para intelektual, lembaga- lembaga yang independent, dan masyarakat dibutuhka

“Untuk mencegahnya perlu ada lembaga-lembaga survei lain yang independen untuk menandingi penyelenggaraan quick qount ini, Bawaslu dan kalangan intelektual harus mengawasi, karena, saya yakin lembaga quick qount ini menggunakan kemampuannya untuk mencari uang diranah demokrasi bukan untuk tujuan meningkatkan kualitas demokrasi,” papar dia.

Tak sampai disitu, dirinya juga melihat peran serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) saat ini sangat penting melakukan pengontrolan hasil pemilu yang jujur dan adil.

“Jadi andalan kita terakhir tinggal di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau yang dikenal LIPI,” tukas Adhie.[far]