Telusur.co.id - Netralitas Penyelenggara Negara dalam Pemilu 2019, menjadi pertanyaan publik.

Hal itu karena, akhir-akhir ini muncul ke permukaan publik kabar dukungan para kades ke pasangan calon capres petahana Jokowi-Maruf Amin.

Melihat hal itu, aktivis HAM Haris Azhar pun mengaku sering mendapatkan laporan atau info mengenai adanya ketidak netralan para penyelenggara itu. Meski dia bukanlah termasuk penyelenggara Pemilu.

“Saya Setiap hari mendapatkan info soal keterlibatan penyelenggara negara kepada pemilu,” ucap Haris dalam diskusi Netralitas Penyelenggara Untuk Pemilu Berkualitas di Cikini, Jakarta, Kamis (11/4/19).

Ia menduga, masifnya pelaporan atau Info dari masyarakat terhadap ketidak netralan penyelenggara, karena adanya ketidak percayaan dari masyarakat kepada penyelenggara negara itu sendiri terhadap Pemilu 2019.

Oleh karena itu, untuk menghentikan ketidak percayaan itu, Haris mengusulkan agar semua pengawas penyelenggara negara untuk turun langsung menyelidiki dengan bekerja sama dengan Bawaslu.

Terlebih, kata dia, semua unsur penyelenggara, terdapat aturan-aturan yang jelas mulai dari etik hingga Undang-Undang terkait Pemilu.

“Seharusnya, tidak hanya Bawaslu. Seharusnya, ada responsif dari lembaga-lembaga turunan itu. Seperti Ombusman, kompolnas dan lainnya. Seharusnya mereka jemput bola. Sepeti ada surat dari perangkat desa yang mendukung O1. Seharusnya ombusman langsung turun tangan. Biar enggak habis waktu untuk lapor melapor,” ucapnya lebih lanjut. [asp]