telusur.co.id -Pemerintah Indonesia mencetak tonggak sejarah baru dalam perjalanan kedaulatan pangan. Untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berhasil menembus angka 4 juta ton.
Capaian luar biasa ini diraih di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan menjadi fondasi kuat menuju swasembada pangan yang berkelanjutan.
Hal itu sesuai dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa swasembada
pangan adalah prioritas nasional yang harus dicapai oleh setiap daerah, bukan hanya pusat.
“Saya tidak akan tenang sebelum Indonesia swasembada pangan, Setiap provinsi harus swasembada pangan. Setiap pulau harus bisa berdiri sendiri. Ini kunci kemerdekaan kita.” Diucapkan saat Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, 5 Juni 2025.
Presiden menyoroti pentingnya harga yang adil bagi petani, dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah bekerja keras menjaga pangan Indonesia tetap tersedia dan terjangkau.
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja keras lintas sektor, dari petani hingga jajaran birokrasi, serta bentuk nyata dari komitmen politik Presiden Prabowo Subianto terhadap kemandirian pangan nasional. “Ini adalah capaian yang belum pernah terjadi selama Indonesia merdeka," kata Amran dalam keterangannya, Senin (7/7/2025).
Keberhasilan empat juta ton stok beras, sambung Mentan Amran bukan sekedar angka statistik saja. "Ini merupakan simbol kuat dari meningkatnya kesejahteraan petani dan kemandirian bangsa,” sebutnya.
Ia mengungkapkan, capaian ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Kementerian Pertanian, kata dia, telah menerapkan pendekatan kebijakan yang terpadu dan fokus pada hasil, dengan tiga pilar utama, yakni pertama, reformasi pupuk subsidi dalam mendorong produktivitas.
Peningkatan produktivitas beras nasional sangat dipengaruhi oleh tersedianya pupuk bersubsidi secara tepat waktu dan tepat sasaran. Pada 2025, pemerintah meningkatkan alokasi pupuk subsidi secara signifikan dari Rp 28 triliun menjadi Rp 46,8 triliun. Alokasi ini mencakup 9,55 juta ton pupuk untuk 9 komoditas strategis, termasuk padi dan jagung.
"Pupuk adalah kebutuhan vital bagi petani; kami pastikan distribusi optimal, dan melibatkan Aparat agar tidak disalahgunakan," ucapnya.
Kedua, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan jagung untuk menjamin kepastian harga.
Menurutnya, tingginya stok beras tidak terlepas dari kebijakan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan jagung. Pada Maret 2025, HPP gabah dinaikkan menjadi Rp 6.500/kg (dari sebelumnya Rp 6.000), sementara HPP jagung menjadi Rp 5.500/kg.
“Tujuannya sederhana: petani harus diberi ruang untuk untung. Kalau petani rugi, mereka jera menanam,” ujar Mentan Amran sembari menegaskan kebijakan ini disinergikan dengan penghapusan sistem rafaksi atau potongan harga yang biasanya merugikan petani.
Ketiga, penguatan regulasi melalui Perpres dan Inpres strategis. Payung hukum untuk transformasi pertanian terdapat dua regulasi strategis yang menjadi pilar kebijakan sektor pangan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo: Perpres No. 192 Tahun 2024 berhasil merombak struktur kelembagaan Kementerian
Pertanian untuk mendukung program pertanian presisi, penyuluhan terpadu, dan digitalisasi rantai pasok. Dan, Perpres No. 6 Tahun 2025 berhasil mengatur tata kelola pupuk subsidi secara ketat, dari e-RDKK, distribusi, hingga pelaporan.
Melalui kebijakan ini, lanjut Amran, diharapkan Indonesia tidak hanya memperkuat produksi pangan, tetapi juga memperkuat sistem pertaniannya agar lebih tangguh menghadapi tantangan iklim, globalisasi, dan fluktuasi harga.[]
