Telusur.co.id - Penolakan pemerintah atas pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) untuk menyelidiki meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan ribuan anggota yang sakit dalam menjalankan tugas pemilu, menunjukkan betapa nihilnya komitmen pemerintah terhadap penegakan demokrasi.

Demikian pendapat Koordinator Presidium Demokrasiana Institut, Zaenal Abidin Riam dalam keterangan kepada redaksi, Sabtu (18/5/19).

Dirinya sangat menyesalkan penolakan itu. Terlebih, ini merupakan peristiwa luar biasa yang dibiarkan begitu tanpa penanganan yang memuaskan.

“Mereka para petugas KPPS berjuang mencurahkan energi luar biasa demi suksesnya Pemilu, bahkan nyawa mereka menjadi taruhannya. Namun sayang nyawa pejuang demokrasi tidak dihormati dengan melakukan investigasi menyeluruh terhadap penyebab kematiannya” kata Zaenal

Penolakan tersebut sekaligus membuktikan sudut pandang pemerintah yang melihat peristiwa ini sebagai hal biasa. Padahal fakta membuktikan ini pertama kalinya terjadi dalam sejarah Pemilu di Indonesia. Justru peristiwa ini merupakan kejadian paling kelam dalam sejarah demokrasi Indonesia.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu seharusnya berdiri paling depan dalam menangani masalah ini, bukan justru ikut arus pandangan pemerintah, peristiwa ini merupakan tanda gagalnya penyelenggaraan Pemilu, demokrasi tidak pernah menyediakan ruang bagi terbunuhnya satu nyawa, apalagi bila ratusan nyawa.

“Jika memiliki jiwa ksatria seharusnya para Komisioner KPU mengundurkan diri atas kegagalan yang mereka ciptakan,” kata dia. [ipk]