Oleh: Lulu Ramadhanti dan Muhammad Dzaky Bahrul Ilmi, mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 77,63% penduduk Indonesia telah mengakses internet dalam kehidupan masyarakat pada tahun 2025. Akses internet ini memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari, mulai dari berbelanja online, hingga memperoleh penghasilan dari pekerjaan freelance, bisnis digital, dan content creator. Namun, di tengah kemudahan tersebut, apakah kemampuan masyarakat saat ini dalam memanfaatkan teknologi juga diikuti dengan pemahaman mengenai perpajakan?
Dalam perpajakan, kemampuan seseorang dalam memanfaatkan berbagai platform digital tidak selalu sejalan dengan pemahamannya mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Hal ini menjadi semakin relevan dengan diterapkannya Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak Januari 2025 sebagai bagian upaya digitalisasi administrasi perpajakan. Sistem ini dikembagkan untuk mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan dalam satu platform, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), hingga pembayaran pajak.
Bagi masyarakat yang belum memiliki pemahaman perpajakan, transisi sistem administrasi melalui Coretax berpotensi menimbulkan tantangan ketika menyelesaikan persoalan kewajiban perpajakan secara mandiri. Penggunaan sistem digital tetap membutuhkan pengetahuan mengenai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kemudahan mengakses Coretax belum tentu membuat seseorang memahami cara melaporkan penghasilan atau menentukan kewajiban perpajakannya.
Literasi pajak menjadi hal yang penting dalam era digital ini, melek pajak bukan hanya mengetahui bahwa masyarakat memiliki kewajiban membayar pajak, melainkan juga memahami fungsi pajak. Pemahaman ini diperlukan agar kepatuhan pajak tumbuh dari kesadaran mengenai kontribusi pajak bagi pembangunan negara yang berkelanjutan.
Namun, bagaimana masyarakat dapat membangun pemahaman tersebut ketika penggunaan Coretax masih menimbulkan kebingungan? Kondisi ini menunjukan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan pemahaman untuk memperoleh informasi, tetapi juga pada kesiapan dalam beradaptasi dengan Coretax. Hadirnya layanan informasi dari DJP melalui Kring Pajak, menjadi sarana dalam membantu wajib pajak di tengah digitalisasi perpajakan.
Kring Pajak merupakan pusat layanan terintegrasi yang dirancang oleh DJP untuk membantu wajib pajak dalam memahami dan menyelesaikan kendala perpajakan. Dikutip dari DDTCNews, Kring Pajak memiliki tiga tugas utama yang ditujukan untuk membantu wajib pajak, yaitu memberi informasi umum mengenai perpajakan dari yang ditanyakan atau diminta oleh pengguna layanan, penyampaian informasi perpajakan berupa edukasi pajak, serta penerimaan dan pengelolaan pengaduan yang disampaikan oleh pengguna layanan.
Terdapat beberapa kanal layanan Kring Pajak, antara lain call center 1500200, live chat, email, serta @kring_pajak pada aplikasi X (sebelumnya Twitter) dan @kringpajak1500200 pada aplikasi Instagram. Perluasan kanal layanan melalui media sosial seperti X dan Instagram memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pemahaman mengenai perpajakan. Apalagi dalam era yang serba digital ini, masyarakat cukup mention @kring_pajak pada aplikasi X dan memberikan pertanyaan maupun bertanya dalam kolom comment atau direct message (DM) @kringpajak1500200 pada aplikasi Instagram.
Gambar 1. Tangkapan Layar Penggunaan Layanan Kring Pajak pada Media Sosial X
Sumber: https://x.com/RandyD_S/status/2118517878911906262?a=AJ8_ZGS0iW--A-r2z34&s=20
Contohnya, pengguna aplikasi X bertanya mengenai tarif PPh Final UMKM kepada Kring Pajak pada aplikasi X dan Kring Pajak menjawab dengan mencantumkan dasar hukum yang relevan dan terbaru serta memberikan jawaban yang mudah dipahami.
Gambar 2. Tangkapan Layar Penggunaan Layanan Kring Pajak pada Media Sosial Instagram
Selain itu, pengguna aplikasi Instagram bertanya mengenai pengajuan Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada Kring Pajak pada aplikasi Instagram dalam kolom comment salah satu unggahan akun Kring Pajak dan Kring Pajak menjawab pertanyaan dengan mencantumkan beberapa dasar hukum yang relevan sebagai pendukung dari jawaban yang diberikan.
Dari kedua interaksi tersebut, media sosial menunjukkan bahwa fungsinya tidak hanya menjadi platform untuk tanya-jawab, tapi juga dapat menjadi platform untuk belajar mengenai pajak, membuat semua masyarakat yang memiliki akses internet dapat memahami pajak lebih dalam hanya dengan bertanya menggunakan bahasa sehari-hari. Selain itu, jawaban yang diberikan oleh akun Kring Pajak visible kepada publik sehingga semua orang dapat melihat bahkan lanjut bertanya dari jawaban yang telah diberikan. Hal-hal tersebut dapat meningkatkan niat masyarakat untuk lebih melek terhadap pajak.
Namun, terdapat beberapa tantangan dalam penggunaan layanan Kring Pajak, yaitu pertanyaan yang dijawab oleh Kring Pajak pada media sosial biasanya hanya pertanyaan yang singkat atau masalah yang tidak terlalu kompleks karena batasan kata yang dapat diunggah. Selain itu, Kring Pajak tidak memberikan jaminan seberapa cepat respons yang akan diberikan dan tidak semua pertanyaan akan dijawab oleh Kring Pajak.
Dalam era yang serba digital ini, masyarakat perlu selalu melek terhadap pajak. Isu-isu pajak seperti pengenaan pajak terhadap kebutuhan sanitasi wanita, obat-obatan, penghasilan yang belum memenuhi kriteria wajib pajak atau pengusaha kena pajak (PKP), dan isu pajak yang tidak adil lainnya menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan pengetahuan dasar pajak, baik untuk memenuhi kewajibannya maupun menyuarakan penolakan terhadap ketidakadilan pengenaan pajak oleh pemerintah.
Dalam hal ini, Kring Pajak dapat menjadi salah satu platform untuk memperdalam pemahaman masyarakat dengan tiga tugas utamanya melalui berbagai kanal layanan, khususnya media sosial seperti aplikasi X dan Instagram. Namun, efektivitas Kring Pajak masih bergantung pada seberapa luas layanan ini digunakan dan seberapa mudah jawaban Kring Pajak untuk dipahami. Oleh karena itu, literasi pajak perlu dibangun bersama-sama, baik oleh DJP melalui layanan yang semakin mudah untuk dijangkau maupun oleh kesadaran masyarakat untuk mempelajari pajak.
