telusur.co.id - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2027 mencatat defisit sebesar Rp614,09 miliar.
Menanggapi struktur anggaran tersebut, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Depok meminta pemerintah kota memastikan setiap alokasi belanja memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Berdasarkan nota keuangan RAPBD 2027, pendapatan daerah Kota Depok direncanakan sebesar Rp4,36 triliun. Sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp4,98 triliun.
Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp614,09 miliar. Dengan skema tersebut, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran berkenaan diproyeksikan nol rupiah.
Catatan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok, Gerry Wahyu Riyanto, dalam Pandangan Umum Fraksi Gerindra terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2027, Senin (2/11/2026).
"Setiap rupiah dalam APBD harus memiliki arti bagi rakyat. Anggaran harus hadir di tengah masyarakat, menjawab kebutuhan warga, serta memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan," kata dia dalam pandangan umum Fraksi Gerindra.
Selain mencermati defisit anggaran, Gerry menyebut, Fraksi Gerindra menyoroti komposisi pendapatan daerah. Dalam RAPBD 2027, Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp2,91 triliun atau 66,85 persen dari total pendapatan daerah.
Sementara pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp1,44 triliun atau 33,15 persen.
Dikatakan Gerry, komposisi tersebut menunjukkan semakin kuatnya kemandirian fiskal Kota Depok.
Meski demikian, pemerintah kota diminta terus mengoptimalkan PAD melalui inovasi, digitalisasi layanan penerimaan, intensifikasi pajak, penguatan badan usaha milik daerah, serta pengembangan potensi ekonomi.
Dalam pandangan umumnya, Gerry turut menyampaikan sejumlah catatan Fraksi Gerindra terhadap alokasi anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, dan perlindungan sosial.
Pada sektor pendidikan, dia menyatakan bahwa Gerindra mendukung pembangunan dan rehabilitasi sekolah, program toilet layak, rintisan sekolah swasta gratis, serta pemberian beasiswa dan bimbingan belajar gratis.
Di bidang kesehatan, lanjut Gerry, Gerindra mendorong penguatan fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan kapasitas Puskesmas, layanan kesehatan gratis, serta dukungan bagi masyarakat rentan melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Sementara untuk infrastruktur, Fraksi Gerindra mendukung pembangunan dan pemeliharaan jalan, drainase, serta penanganan kemacetan.
Sejumlah proyek yang menjadi perhatian di antaranya pembangunan flyover Jalan Margonda Raya-Ir. H. Juanda, pengadaan tanah lanjutan Simpang Parung Bingung hingga Exit Tol Sawangan, serta rekonstruksi Jalan Raya Sawangan.
Gerry melanjutkan, Fraksi Gerindra menekankan agar pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi menjangkau seluruh wilayah hingga tingkat kelurahan dan lingkungan permukiman.
"Manfaat pembangunan harus dirasakan seluruh masyarakat, bukan hanya di pusat kota, tetapi juga sampai ke kelurahan dan lingkungan permukiman," ucap dia.
Di sektor lingkungan hidup, Gerindra mendukung pengelolaan sampah terpadu, termasuk kerja sama pengolahan sampah di tempat pemrosesan akhir sebagai bagian dari upaya mewujudkan Depok Bersih dan Depok Hijau.
Adapun pada sektor perlindungan sosial, Gerindra mendorong penguatan bantuan bagi masyarakat miskin, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta kelompok yang membutuhkan perhatian khusus.
Penguatan UMKM, insentif, dan jaminan ketenagakerjaan juga menjadi perhatian untuk mendorong pertumbuhan usaha serta memperluas kesempatan kerja.
Selain itu, Gerry mengutarakan bahwa Fraksi Gerindra turut mengapresiasi program pendanaan kelurahan berbasis RW.
Program tersebut dinilai penting untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat di tingkat lingkungan dalam menentukan prioritas pembangunan.
Terkait pembiayaan daerah, sambung Gerry, Fraksi Gerindra mendukung pemanfaatannya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Salah satunya melalui rencana penyertaan modal daerah kepada PT Tirta Asasta (Perseroda) sebesar Rp25 miliar. Penyertaan modal tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.
Lebih jauh, Gerry menegaskan bahwa Fraksi Gerindra mendukung pembahasan APBD 2027 agar berjalan optimal dan menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas.
"Sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan agar pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat," tutur dia.
Di akhir, dia menyampaikan harapan Fraksi Gerindra agar APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2027 tidak hanya mampu menjaga kesinambungan fiskal daerah, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
"Mari kita perkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk
mewujudkan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2027 yang
benar-benar berpihak kepada rakyat, demi terwujudnya Kota
Depok yang maju, adil, dan sejahtera," pungkas Gerry.
Laporan: Malik Sihite
-thumbnail.webp)
