telusur.co.id - Persoalan pendidikan kembali menjadi sorotan warga saat Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi NasDem, Mamat Rachmat, melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, di Kota Cimahi.
Dalam sesi diskusi, sejumlah warga menyampaikan keluhan langsung terkait implementasi kebijakan pendidikan, mulai dari sistem zonasi, akses bantuan pendidikan seperti KIP dan Bidikmisi, hingga kebijakan penambahan jumlah siswa dalam satu kelas.
Salah satu peserta bernama Ibu Sukaesih mengeluhkan sistem zonasi yang menyebabkan anak pertamanya gagal masuk sekolah negeri, dan berdampak pada anak keduanya. Menurutnya, ketentuan zonasi belum sepenuhnya adil bagi keluarga di kawasan padat penduduk.
Menanggapi hal tersebut, Kang Rachmat menjelaskan bahwa data KIP dan bantuan pendidikan lain bersumber dari sistem DTKS, dan masyarakat yang merasa tidak terdaftar bisa mengajukan koreksi melalui jalur resmi.
“KIP itu bukan program partai, melainkan program pemerintah. Jika tidak muncul, bisa dicek ke DTKS. Sekolah juga bisa bantu mengajukan,” terangnya.
Keluhan juga datang dari warga Cipageran terkait sulitnya akses beasiswa, terutama program Bidikmisi. Banyak keluarga yang merasa layak, namun tak terjangkau program tersebut.
Kang Rachmat menjelaskan bahwa keterbatasan kuota memang menjadi tantangan tersendiri. Ia menegaskan bahwa beasiswa seperti Bidikmisi memang menyasar kalangan berprestasi dari keluarga tidak mampu, namun distribusinya masih belum optimal.
Dari kalangan pengurus RW, keberatan disampaikan terhadap kebijakan penambahan jumlah siswa dalam satu kelas dari 36 menjadi 50 orang. Kebijakan ini dinilai memberatkan siswa, guru, dan fasilitas sekolah.
“Fakta di lapangan, ruang kelas kita belum memadai untuk menampung 50 siswa dalam satu kelas. Ini harus menjadi perhatian. Pendidikan bukan hanya soal daya tampung, tapi juga kualitas proses belajar-mengajar,” ujar Kang Rachmat.
Ia menambahkan, tantangan pendidikan di Jawa Barat bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal pemerataan akses dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Dirinya berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu pendidikan agar menjadi prioritas dalam agenda pembangunan daerah.
Diskusi berlangsung hangat dan terbuka, menjadi ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat. Kang Rachmat mengapresiasi keberanian warga dalam menyuarakan aspirasi, dan berjanji akan membawa masukan-masukan tersebut ke tingkat legislatif. [ham]
